Pengamat: TNI-Polri Harus Mencegah Upaya Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, kesiapan TNI-Polri mengawal proses demokrasi di Indonesia hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tugas sesuai amanat undang-undang.

Sebagaimana diketahui, TNI-Polri telah berhasil mengamankan tahapan Pemilu sejak tahun lalu hingga kini menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2019. Mantan anggota Komisi l DPR ini melihat tidak hanya bangsa Indonesia tetapi juga masyarakat internasional menunggu tahapan pelantikan tersebut.

"Kredibilitas TNI-Polri menjadi sorotan internasional mengingat pada tahapan yang lalu terjadi aksi-aksi inkonstitusional. Oleh karenanya TNI-Polri tidak boleh ragu sedikitpun untuk menjaga stabilitas keamanan masa sebelum pelantikan dan masa sesudah pelantikan," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning ini, Rabu (16/10/2019).

Menurut Nuning, TNI-Polri harus mampu mendeteksi dan mencegah pihak-pihak yang melakukan tindakan inkonstitusional maupun tindakan makar jika sudah nyata memenuhi unsur-unsur pidananya.

"Berbagai cara bisa saja dilakukan oleh kelompok inkonstitusional tersebut mulai dari aksi jalanan dengan demo upahan sampai dengan serangan siber dan penyebaran hoax," ucapnya.

Karenanya, seluruh instansi pemerintah yang terkait harus mendukung seluruh langkah TNI-Polri untuk melakukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden. Bahkan tahapan sebelumnya yaitu pengamanan pelantikan legislatif para anggota DPR terpilih.

"Oleh karenanya diharapkan seluruh komponen bangsa dapat bersatupadu mengamankan proses demokrasi menuju keberhasilan pembangunan nasional lima tahun ke depan," kata Nuning.