Marwah Demo Mahasiswa Harus Dijaga sebagai Gerakan Moral
Selasa, 15 Oktober 2019 - 00:56 WIB
Marwah Demo Mahasiswa Harus Dijaga sebagai Gerakan Moral
A
A
A
JAKARTA - Mahasiswa harus bisa menjaga marwah demonstrasi sebagai gerakan moral. Sebab, gerakan atau demo mahasiswa merupakan upaya untuk merawat demokrasi.
"Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, maka HMI dan organisasi kemahasiswaan lainnya sebagai bagian dari kelompok mahasiswa mempunyai tugas sejarah untuk merawat roh demokrasi ini," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens saat diskusi PB HMI bertajuk "Beda UU KPK dan Revisi UU KUHP Guna Mengawal Aksi Mahasiswa di Era Demokrasi yang Santu dan Berkeadilan" di Sekretariat PB HMI, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Boni menyatakan, demonstrasi atau gerakan mahasiswa sebagai wujud kebebasan berpendapat merupakan sesuatu yang sah dan dijamin oleh konstitusi.
Termasuk gerakan mahasiswa yang mengkritisi revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sudah dibahas DPR dan pemerintah. Dia menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah menghalalkan kekerasan.
"Tetapi jangan melakukan aksi vandalisme, kekerasan, dan melukai aparat keamanan. Tidak ada gunanya melakukan aksi sambil merusak fasilitas-fasilitas publik. Karena itu, saya imbauteman-teman mahasiswa untuk tidak menyerang aparat Polri dan TNI ketika melakukan aksi massa dan jangan merusak fasilitas publik," tandas mantan aktivis 1998 ini.
Dia mengingatkan kembali kepada para mahasiswa bahwa kekuatan dari suatu demonstrasi tidak terletak pada jumlah batu yang dilemparkan ke aparat atau banyaknya fasilitas publik yang rusak.
Tetapi sesungguhnya kekuatan dari gerakan adalah gagasan, ide, opini dan pendapat dari mahasiswa yang bisa menggugah rakyat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
"Demonstrasi bagian dari demokrasi tetapi jangan sampai dipolitisir oleh kelompok yang ingin mengail di air keruh. Jangan sampai ada yang memanfaatkan gerakan mahasiswa demikepentingan ekonomi-politik," tegasnya.
"Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, maka HMI dan organisasi kemahasiswaan lainnya sebagai bagian dari kelompok mahasiswa mempunyai tugas sejarah untuk merawat roh demokrasi ini," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens saat diskusi PB HMI bertajuk "Beda UU KPK dan Revisi UU KUHP Guna Mengawal Aksi Mahasiswa di Era Demokrasi yang Santu dan Berkeadilan" di Sekretariat PB HMI, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Boni menyatakan, demonstrasi atau gerakan mahasiswa sebagai wujud kebebasan berpendapat merupakan sesuatu yang sah dan dijamin oleh konstitusi.
Termasuk gerakan mahasiswa yang mengkritisi revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sudah dibahas DPR dan pemerintah. Dia menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah menghalalkan kekerasan.
"Tetapi jangan melakukan aksi vandalisme, kekerasan, dan melukai aparat keamanan. Tidak ada gunanya melakukan aksi sambil merusak fasilitas-fasilitas publik. Karena itu, saya imbauteman-teman mahasiswa untuk tidak menyerang aparat Polri dan TNI ketika melakukan aksi massa dan jangan merusak fasilitas publik," tandas mantan aktivis 1998 ini.
Dia mengingatkan kembali kepada para mahasiswa bahwa kekuatan dari suatu demonstrasi tidak terletak pada jumlah batu yang dilemparkan ke aparat atau banyaknya fasilitas publik yang rusak.
Tetapi sesungguhnya kekuatan dari gerakan adalah gagasan, ide, opini dan pendapat dari mahasiswa yang bisa menggugah rakyat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
"Demonstrasi bagian dari demokrasi tetapi jangan sampai dipolitisir oleh kelompok yang ingin mengail di air keruh. Jangan sampai ada yang memanfaatkan gerakan mahasiswa demikepentingan ekonomi-politik," tegasnya.
(shf)
