PDIP: Presiden Akan Berlaku Etis Terkait Kabinet dan Koalisi
Senin, 14 Oktober 2019 - 13:09 WIB
PDIP: Presiden Akan Berlaku Etis Terkait Kabinet dan Koalisi
A
A
A
JAKARTA - Meskipun presiden memiliki hak prerogatif terkait dengan susunan kabinet dan koalisi, PDIP menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berlaku etis dengan berkonsultasi pada pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“(Kabinet) Itu kan prinsipnya kewenangan presiden, kewenangan prerogatif, lha itu nanti tergantung konsultasinya dengan ketua umum partai koalisi pendukung presiden terutama dengan partai pendukung utama, PDIP. Tapi prinsipnya itu hak prerogatif presiden, tentu akan dikonsultasikan ke partai tentang siapa, kementerian mana, itu hasil dari konsultasi presiden dengan ketum PDIP, dengan ketum partai yang lain,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arif Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Soal gabungnya parpol lain, Arif mengakui, parpol tidak bisa mengintervensi itu kecuali memberikan masukan lewat mekanisme konsultasi. Menurut dia, mekanisme itu dilakukan demi kepantasan, etika dan moral sebagai partai pengusung dan juga presiden yang telah diusung parpol lalu menang dalam pemilu.
“Kembali hak prerogatif presiden, mau mengangkat siapapun itu hak prerogatif presiden. Baru presiden akan berlaku etis, karenanya presiden akan berkonsultasi dengan seluruh ketum partai,” ujarnya.
Soal menteri yang akan didapat PDIP, Arif mengaku, presiden akan terus berkomunikasi dengan ketua umum parpol tetapi, keputusannya ada di tangan presiden karena hak prerogatif presiden. Tentu saja, akan dibagi secara proporsional dan presiden sudah menyampaikan dalam forum kongres PDIP bahwa PDIP akan mendapatkan menteri paling banyak dari partai-partai lain
“Lho ya nggak ngerti, kalau dulu kan kita ada 4, kalau harapan kita lebih dari 5,” tandasnya.
“(Kabinet) Itu kan prinsipnya kewenangan presiden, kewenangan prerogatif, lha itu nanti tergantung konsultasinya dengan ketua umum partai koalisi pendukung presiden terutama dengan partai pendukung utama, PDIP. Tapi prinsipnya itu hak prerogatif presiden, tentu akan dikonsultasikan ke partai tentang siapa, kementerian mana, itu hasil dari konsultasi presiden dengan ketum PDIP, dengan ketum partai yang lain,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arif Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Soal gabungnya parpol lain, Arif mengakui, parpol tidak bisa mengintervensi itu kecuali memberikan masukan lewat mekanisme konsultasi. Menurut dia, mekanisme itu dilakukan demi kepantasan, etika dan moral sebagai partai pengusung dan juga presiden yang telah diusung parpol lalu menang dalam pemilu.
“Kembali hak prerogatif presiden, mau mengangkat siapapun itu hak prerogatif presiden. Baru presiden akan berlaku etis, karenanya presiden akan berkonsultasi dengan seluruh ketum partai,” ujarnya.
Soal menteri yang akan didapat PDIP, Arif mengaku, presiden akan terus berkomunikasi dengan ketua umum parpol tetapi, keputusannya ada di tangan presiden karena hak prerogatif presiden. Tentu saja, akan dibagi secara proporsional dan presiden sudah menyampaikan dalam forum kongres PDIP bahwa PDIP akan mendapatkan menteri paling banyak dari partai-partai lain
“Lho ya nggak ngerti, kalau dulu kan kita ada 4, kalau harapan kita lebih dari 5,” tandasnya.
(cip)
