Bantu Pemerintah, YKIJ dan LAI Luncurkan Program Indonesia Merekat
Kamis, 10 Oktober 2019 - 22:35 WIB
Bantu Pemerintah, YKIJ dan LAI Luncurkan Program Indonesia Merekat
A
A
A
JAKARTA - Untuk membantu pemerintah membangun Indonesia lima tahun ke depan, Yayasan Kerja Indonesia Jaya (YKIJ) dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sepakat menandatangani nota kesepahaman Program Indonesia Merekat. Simbolis penandatanganan program yang akan dilaksanakan di 34 provinsi seluruh Indonesia ini dilakukan di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Djoni Lubis menyebut, kerja sama ini memiliki visi, misi, dan punya tujuan untuk mendukung program pemerintah yang sah.“Walau kami tak punya kepentingan politik, tapi kami melihat siapa pun pemerintahnya, tidak boleh diganggu. Pemerintah yang sudah didukung rakyat harus kita selamatkan. Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah perlu dukungan masyarakat yang bersatu. Salah satunya bagaimana mencerdaskan masyarakat agar mampu menangkal hoaks. Rakyat harus pintar, jangan ikut-ikutan,” kata Djoni.
Purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD ini pun menambahkan, pihaknya juga punya misi dalam mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mengawal APBN dan APBD.
"Bila ada segelintir pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya, kami tidak segan-segan melaporkan ke instansi terkait,” kata Djoni.
Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Kerja Indonesia Jaya, Denny D Kustia, menyebutkan, pihaknya sudah memiliki jaringan dan tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama ini untuk monitoring dan membantu di bidang sosial dari luar sisi pemerintah.
“Masalah dari mana datangnya bantuan itu, kita nantinya mencari, baik dari swasta maupun dari CSR,” ujar Denny.
Contoh kerja sama yang akan dilakukan misalnya, desa yang tak terjamah pemerintah pusat bisa mendapatkan dana hibah pembangunan infrastruktur desa.
"Program kerja sama dengan LAI ini berdurasi tiga tahun, namun program kita sendiri dilakukan selama lima tahun. Ada yang namanya Cahaya Indonesia, yaitu untuk membantu penerangan listrik di desa-desa terpencil,” pungkas Denny.
Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Djoni Lubis menyebut, kerja sama ini memiliki visi, misi, dan punya tujuan untuk mendukung program pemerintah yang sah.“Walau kami tak punya kepentingan politik, tapi kami melihat siapa pun pemerintahnya, tidak boleh diganggu. Pemerintah yang sudah didukung rakyat harus kita selamatkan. Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah perlu dukungan masyarakat yang bersatu. Salah satunya bagaimana mencerdaskan masyarakat agar mampu menangkal hoaks. Rakyat harus pintar, jangan ikut-ikutan,” kata Djoni.
Purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD ini pun menambahkan, pihaknya juga punya misi dalam mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mengawal APBN dan APBD.
"Bila ada segelintir pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya, kami tidak segan-segan melaporkan ke instansi terkait,” kata Djoni.
Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Kerja Indonesia Jaya, Denny D Kustia, menyebutkan, pihaknya sudah memiliki jaringan dan tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama ini untuk monitoring dan membantu di bidang sosial dari luar sisi pemerintah.
“Masalah dari mana datangnya bantuan itu, kita nantinya mencari, baik dari swasta maupun dari CSR,” ujar Denny.
Contoh kerja sama yang akan dilakukan misalnya, desa yang tak terjamah pemerintah pusat bisa mendapatkan dana hibah pembangunan infrastruktur desa.
"Program kerja sama dengan LAI ini berdurasi tiga tahun, namun program kita sendiri dilakukan selama lima tahun. Ada yang namanya Cahaya Indonesia, yaitu untuk membantu penerangan listrik di desa-desa terpencil,” pungkas Denny.
(thm)
