Diberi 8 Menteri, PDIP Sebut Kekurangan Kader
Senin, 07 Oktober 2019 - 18:33 WIB
Diberi 8 Menteri, PDIP Sebut Kekurangan Kader
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah secara gamblang meminta pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan kursi menteri terbanyak untuk PDIP dalam Kongres PDIP Agustus lalu.
Namun, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto (Pacul) mengatakan menteri itu tidak akan terlalu banyak. Karena, jika PDIP diberi 8 atau 10 menteri, PDIP tidak punya cukup kader untuk menempati posisi menteri itu.
“Kalau paling banyak, anggaplah menteri PDIP dikasih 8 menteri, kader kita juga nggak ada,” kata Pacul saat ditanya soal jatah menteri PDIP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Apakah PDIP akan mempertahankan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menurut Pacul, yang mengetahui persis posisi itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, jika PDIP diberi 10 menteri, pihaknya mengaku akan kebingungan karena kekurangan kader untuk mengisinya
“Ya kita mana tahu, itu Bu Mega yang tahu. Tapi kalau kita kira-kira dikasih, sudahlah PDIP kita kasih 10 menteri, ini kita juga bingung,” jawab Pacul.
Terkait isu bahwa Gerindra meminta posisi Menteri Pertahanan (Menhan), Sekretaris Fraksi PDIP dI DPR itu menjelaskan bahwa soal menteri itu urusan Presiden. Menurut dia, siapapun boleh meminta posisi tertentu, tapi pada akhirnya Presiden yang memutuskan.
Yang jelas, kata dia, porsi menteri dari parpol ada 45%, di luar itu diserahkan pada Presiden. Parpol yang telah berjasa memenangkan Jokowi di Pemilu 2019 boleh saja meminta imbalan, tapi itu tergantung Jokowi.
“Menteri itu adalah hak prerogatif presiden kalau mengatakan saya bagi 45% untuk aku sendiri ya sah-sah saja,” katanya.
Namun, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto (Pacul) mengatakan menteri itu tidak akan terlalu banyak. Karena, jika PDIP diberi 8 atau 10 menteri, PDIP tidak punya cukup kader untuk menempati posisi menteri itu.
“Kalau paling banyak, anggaplah menteri PDIP dikasih 8 menteri, kader kita juga nggak ada,” kata Pacul saat ditanya soal jatah menteri PDIP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Apakah PDIP akan mempertahankan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menurut Pacul, yang mengetahui persis posisi itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, jika PDIP diberi 10 menteri, pihaknya mengaku akan kebingungan karena kekurangan kader untuk mengisinya
“Ya kita mana tahu, itu Bu Mega yang tahu. Tapi kalau kita kira-kira dikasih, sudahlah PDIP kita kasih 10 menteri, ini kita juga bingung,” jawab Pacul.
Terkait isu bahwa Gerindra meminta posisi Menteri Pertahanan (Menhan), Sekretaris Fraksi PDIP dI DPR itu menjelaskan bahwa soal menteri itu urusan Presiden. Menurut dia, siapapun boleh meminta posisi tertentu, tapi pada akhirnya Presiden yang memutuskan.
Yang jelas, kata dia, porsi menteri dari parpol ada 45%, di luar itu diserahkan pada Presiden. Parpol yang telah berjasa memenangkan Jokowi di Pemilu 2019 boleh saja meminta imbalan, tapi itu tergantung Jokowi.
“Menteri itu adalah hak prerogatif presiden kalau mengatakan saya bagi 45% untuk aku sendiri ya sah-sah saja,” katanya.
(cip)
