Presiden Jokowi Dinilai Sudah 'Tangkap' Pesan Mahasiswa
Minggu, 29 September 2019 - 21:37 WIB
Presiden Jokowi Dinilai Sudah 'Tangkap' Pesan Mahasiswa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah menangkap pesan yang disampaikan mahasiswa dan pelajar melalui aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
Menurut pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman, sesungguhnya pesan yang disampaikan mahasiswa sudah ditangkap presiden.
Hal itu, kata dia, terbukti dengan adanya pernyataan Presiden yang mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Usai Bertemu Tokoh, Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK )
Tidak hanya itu, lanjut dia, Presiden juga merespons penolakan mahasiswa atas berbagai RUU kontroversial dengan menunda pengesahannya serta membuka ruang untuk koreksi.
Pernyataan Veri juga menyikapi tentang rencana demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan pelajar yang akan digelar Senin 30 Setember 2019 untuk kembali mendesak elite politik agar memenuhi tuntutan mereka pada demonstrasi
Veri mengakui untuk membuat perppu UU KPK membutuhkan waktu. Paling tidak butuh tim teknis untuk membuatnya agar tidak kembali direspons penolakan. Belum lagi soal menghadapi partai politik yang bersikeras menolak Perppu dan sudah mulai berekasi keras.
"Seharusnya para mahasiswa bisa memberi waktu kepada presiden untuk mengambil kebijakan untuk memenuhi tuntutan mereka. Lebih bagus lagi kalau membantu memberi naskah konsep atau sejenisnya, karenanya dialog langsung sebenarnya diperlukan,” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei Konsep Indonesia itu.
Kendati demikian, Veri menilai mahasiswa memiliki cara sendiri untuk melakukan bargaining position. Itu kadang sulit dipahami oleh generasi di atasnya.
Dia juga mengingatkan, para pemimpin gerakan mahasiswa senantiasa menjaga kemurnian gerakan. Sebab upaya penunggangan, pemanfaatan dan provokasi akan selalu ada.
Menurut aktivis mahasiswa 98 ini, tak bisa dipungkiri gerakan demonstrasi mahasiswa yang massif kemarin cukup mengejutkan. Baik pemerintah maupun oposisi bahkan kelompok antipemerintah tak sempat mengantisipasi gerakan itu.
Dia mengatakan, generasi milenial yang biasanya aktif di media sosial bisa bergerak turun ke lapangan dan melakukan tuntutan.
Veri menekankan pentingnya aparat keamanan menjaga para mahasiswa yang murni mengajukan tuntutan.
Gerakan mereka dikatakannya harus dipisahkan secara tegas dari gerakan anti pemerintah dan gerakan yang menghendaki gagalnya pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua.
Terlebih para mahasiswa secara lugas menyatakan tuntutan mereka berfokus pada menolak revisi UU KPK dan beberapa RUU yang dipandang kontroversial.
“Aparat keamanan dan intelijen pasti punya data dan tentu punya cara membedakan mana gerakan murni dan mana gerakan makar, begitu kira-kira sederhananya,” tuturnya,
Menurut pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman, sesungguhnya pesan yang disampaikan mahasiswa sudah ditangkap presiden.
Hal itu, kata dia, terbukti dengan adanya pernyataan Presiden yang mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Usai Bertemu Tokoh, Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK )
Tidak hanya itu, lanjut dia, Presiden juga merespons penolakan mahasiswa atas berbagai RUU kontroversial dengan menunda pengesahannya serta membuka ruang untuk koreksi.
Pernyataan Veri juga menyikapi tentang rencana demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan pelajar yang akan digelar Senin 30 Setember 2019 untuk kembali mendesak elite politik agar memenuhi tuntutan mereka pada demonstrasi
Veri mengakui untuk membuat perppu UU KPK membutuhkan waktu. Paling tidak butuh tim teknis untuk membuatnya agar tidak kembali direspons penolakan. Belum lagi soal menghadapi partai politik yang bersikeras menolak Perppu dan sudah mulai berekasi keras.
"Seharusnya para mahasiswa bisa memberi waktu kepada presiden untuk mengambil kebijakan untuk memenuhi tuntutan mereka. Lebih bagus lagi kalau membantu memberi naskah konsep atau sejenisnya, karenanya dialog langsung sebenarnya diperlukan,” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei Konsep Indonesia itu.
Kendati demikian, Veri menilai mahasiswa memiliki cara sendiri untuk melakukan bargaining position. Itu kadang sulit dipahami oleh generasi di atasnya.
Dia juga mengingatkan, para pemimpin gerakan mahasiswa senantiasa menjaga kemurnian gerakan. Sebab upaya penunggangan, pemanfaatan dan provokasi akan selalu ada.
Menurut aktivis mahasiswa 98 ini, tak bisa dipungkiri gerakan demonstrasi mahasiswa yang massif kemarin cukup mengejutkan. Baik pemerintah maupun oposisi bahkan kelompok antipemerintah tak sempat mengantisipasi gerakan itu.
Dia mengatakan, generasi milenial yang biasanya aktif di media sosial bisa bergerak turun ke lapangan dan melakukan tuntutan.
Veri menekankan pentingnya aparat keamanan menjaga para mahasiswa yang murni mengajukan tuntutan.
Gerakan mereka dikatakannya harus dipisahkan secara tegas dari gerakan anti pemerintah dan gerakan yang menghendaki gagalnya pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua.
Terlebih para mahasiswa secara lugas menyatakan tuntutan mereka berfokus pada menolak revisi UU KPK dan beberapa RUU yang dipandang kontroversial.
“Aparat keamanan dan intelijen pasti punya data dan tentu punya cara membedakan mana gerakan murni dan mana gerakan makar, begitu kira-kira sederhananya,” tuturnya,
(dam)
