Negara Lain Dinilai Tak Ada Kecenderungan Bicarakan Isu Papua
Rabu, 25 September 2019 - 04:55 WIB
Negara Lain Dinilai Tak Ada Kecenderungan Bicarakan Isu Papua
A
A
A
JAYAPURA - Salah satu Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang PBB, Nick Messet menyebut, isu Papua yang saat ini terus di goreng kelompok haluan kiri hanya mendapat dukungan dari negara-negara kecil di pasifik.
"Isu Papua mungkin hanya dibicarakan beberapa negara kecil termasuk Vanuatu. Negara lain saya tidak lihat ada kecenderungan membicarakan Papua dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke- 74 di New York," kata Nick kepada awak media di Jayapura, melalui sambungan telepon, Selasa (25/9/2019).
Dijelaskan, 193 negara yang hadir dalam Sidang tersebut malah fokus pada persoalan internal negara mereka, terkait perubahan iklim dan kesehatan.
"Fokus pada masalah negara masing-masing. Apa yang terjadi di tanah Papua tidak ketahui karena mereka punya persoalan banyak dalam negara mereka," ungkapnya.
Dikatakan, isu Papua menjadi urusan Indonesia dan telah final sejak 1969 dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Diakui Nick, dirinya bertemu Benny Wenda tokoh ULMWP dalam kesempatan itu. Termasuk pendukung ucapnya Gubernur Port Moresby.
"Saya sudah bicara dengan dia. Dia datang dengan pendukung utama Gubernur Port Moresby, Powes Parkop dan kawan-kawan yang membela kemerdekaan Papua. Pada prinsipnya Papua bagian dari Indonesia dan tak ada urusan dengan lain dan PBB sudah ambil," katanya.
Nampak juga dalam agenda itu, Michael Manufandu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia. Dirinya dikatakan ingin berbicara dengan Gubernur Port Moersby Powes Parkop, namun yang bersangkutan tidak mau.
"Kita hanya mau tanya dia, kenapa bendera Indonesia dibakar? Tidak boleh itu, sebab bendera diperoleh dengan perjuangan darah, Coba kalau bendera PNG dibakar di Jakarta, bagaimana perasaan kamu," ucapnya menirukan Michael.
Seperti diketahui Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi Indonesia di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB (United Nations General Assembly-UNGA). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja juga hadir.
"Isu Papua mungkin hanya dibicarakan beberapa negara kecil termasuk Vanuatu. Negara lain saya tidak lihat ada kecenderungan membicarakan Papua dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke- 74 di New York," kata Nick kepada awak media di Jayapura, melalui sambungan telepon, Selasa (25/9/2019).
Dijelaskan, 193 negara yang hadir dalam Sidang tersebut malah fokus pada persoalan internal negara mereka, terkait perubahan iklim dan kesehatan.
"Fokus pada masalah negara masing-masing. Apa yang terjadi di tanah Papua tidak ketahui karena mereka punya persoalan banyak dalam negara mereka," ungkapnya.
Dikatakan, isu Papua menjadi urusan Indonesia dan telah final sejak 1969 dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Diakui Nick, dirinya bertemu Benny Wenda tokoh ULMWP dalam kesempatan itu. Termasuk pendukung ucapnya Gubernur Port Moresby.
"Saya sudah bicara dengan dia. Dia datang dengan pendukung utama Gubernur Port Moresby, Powes Parkop dan kawan-kawan yang membela kemerdekaan Papua. Pada prinsipnya Papua bagian dari Indonesia dan tak ada urusan dengan lain dan PBB sudah ambil," katanya.
Nampak juga dalam agenda itu, Michael Manufandu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia. Dirinya dikatakan ingin berbicara dengan Gubernur Port Moersby Powes Parkop, namun yang bersangkutan tidak mau.
"Kita hanya mau tanya dia, kenapa bendera Indonesia dibakar? Tidak boleh itu, sebab bendera diperoleh dengan perjuangan darah, Coba kalau bendera PNG dibakar di Jakarta, bagaimana perasaan kamu," ucapnya menirukan Michael.
Seperti diketahui Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin delegasi Indonesia di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB (United Nations General Assembly-UNGA). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja juga hadir.
(maf)
