KPK Tangkap Direksi BUMN Perikanan Terkait Kuota Impor Ikan

Senin, 23 September 2019 - 23:23 WIB
KPK Tangkap Direksi...
KPK Tangkap Direksi BUMN Perikanan Terkait Kuota Impor Ikan
A A A
JAKARTA - Tim Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Senin (23/9/2019) ini, tim KPK menciduk jajaran direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait impor ikan disertai penyitaan uang tunai USD30.000.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan, KPK mengonfirmasi dan membenarkan telah menugaskan Tim Bidang Penindakan pada Senin (23/9/2019) di Jakarta. Tim KPK menindaklanjuti informasi yang sebelumnya diterima dari masyarakat terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak direksi BUMN di bidang perikanan yakni Perum Perindo.

"KPK mengamankan total 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. Tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD30.000 atau lebih dari Rp400 juta," ujar Syarif melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (23/9/2019) malam.

Dia menegaskan, uang tersebut diduga merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem. Dia mengungkapkan, saat ini tim KPK sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang telah diamankan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan. KPK berupaya untuk tetap melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah berbagai upaya melemahkan dan memangkas kewenangan KPK," tuturnya.
(mhd)
Berita Terkait
Ditangkap KPK, Ini Tiga...
Ditangkap KPK, Ini Tiga Kontroversi Bupati Penajam Paser Utara
OTT Hanya Dua Kali dalam...
OTT Hanya Dua Kali dalam 6 Bulan, KPK: Penjahatnya Lebih Pintar
Breaking News: KPK Gelar...
Breaking News: KPK Gelar OTT Jakarta dan Bekasi, Pejabat Negara Ditangkap
OTT di Jakarta dan Semarang,...
OTT di Jakarta dan Semarang, KPK Amankan Pejabat Perkeretaapian
Hanya Tangkap 5 Orang,...
Hanya Tangkap 5 Orang, KPK Akui Tak Banyak OTT Sepanjang Semester I 2022
Usai Terjaring OTT KPK,...
Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Meranti Segera Diterbangkan ke Jakarta
Berita Terkini
Soal Biaya Lepas Status...
Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 Juta, Menkum Supratman: Kami Kaji Kembali
Sangkal Ada Tren Kenaikan...
Sangkal Ada Tren Kenaikan Lepas Kewarganegaraan, Menkum: Yang Ingin Jadi Warga Negara Lebih Banyak
Mendagri Tito Tegaskan...
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Bila Mangkir Pemeriksaan,...
Bila Mangkir Pemeriksaan, Febrie Adriansyah Bisa Dijemput Paksa
Tegaskan Pelimpahan...
Tegaskan Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah dari Polri Sah, Jamwas Kejagung: Pernah Dilakukan di Perkara Asabri
Dilantik Jadi Jampidsus,...
Dilantik Jadi Jampidsus, Kuntadi Janji Tuntaskan Kasus Besar hingga Evaluasi Perkara
Infografis
Sempat Menghilang, Begini...
Sempat Menghilang, Begini Kronologi KPK Tangkap Bupati Kuansing
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved