Soal Kabut Asap, PKB: Jangan Tunggu Ribuan Nyawa Melayang
Senin, 23 September 2019 - 18:43 WIB
Soal Kabut Asap, PKB: Jangan Tunggu Ribuan Nyawa Melayang
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mendesak Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek tidak tinggal diam melihat kondisi bencana asap di beberapa wilayah di Indonesia.
”Melihat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini, kami minta Menkes tidak tinggal diam. Jangan sampai menunggu nyawa ribuan warga melayang,” ujar Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PKB Marwan Dasopang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Selain bantuan medis dan obat-obatan, Menkes Nila Djuwita F Moeloek juga diminta menjelaskan kepada masyarakat mengenai masker jenis apa yang harusnya dipakai oleh masyarakat yang wilayahnya terpapar asap.
"Jangan sampai ada bantuan masker dari para relawan yang akhirnya mubazir. Karena setelah dibagi-bagikan, ternyata masker itu tidak standar, kan repot,” tandasnya.
Menurut dia, saat ini informasi yang diterima masyarakat simpang siur. Ada yang menyebut masker standar harus jenis tertentu. “Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari bahaya polusi di udara adalah dengan memakai masker. Jenis masker N95 adalah yang paling direkomendasikan oleh ahli dan dokter," urainya.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, isu kebakaran lahan dan kabut asap saat ini sudah tidak produktif karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah saling melempar tanggung jawab. ”Ini bukan langkah yang baik, saling tuding ini justeru tidak menyentuh persoalan di masyarakat. Kami mengajak semua masyarakat untuk konsentrasi penanggulangan bukan mengedepankan perdebatan," tukasnya lagi.
Menurut dia, sekarang bukan saatnya lagi melakukan diskusi atau debat soal karhutla. Saat ini nyawa ribuan warga sedang terancam.
"Saya cukup senang dan salut, kemarin ada aksi pembagian dan penggalangan sejuta masker oleh jurnalis. Harusnya pemerintah malu, wartawan saja sudah melakukan tindakan nyata, tapi pemerintah malah saling lempar tanggung jawab," katanya.
DPP PKB juga berharap kepada pemerintah, khususnya yang diberi wewenang yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak hanya fokus pada penanggulangan.
"Kalau cuma fokus ke penanggulangan pasti 'bonyok'. BNPB di bawah komando Pak Doni (Letjen TNI Doni Monardo) harus berani melakukan pencegahan dan ini memang harus diperkuat dengan undang-undang," ujarnya.
”Melihat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini, kami minta Menkes tidak tinggal diam. Jangan sampai menunggu nyawa ribuan warga melayang,” ujar Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PKB Marwan Dasopang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Selain bantuan medis dan obat-obatan, Menkes Nila Djuwita F Moeloek juga diminta menjelaskan kepada masyarakat mengenai masker jenis apa yang harusnya dipakai oleh masyarakat yang wilayahnya terpapar asap.
"Jangan sampai ada bantuan masker dari para relawan yang akhirnya mubazir. Karena setelah dibagi-bagikan, ternyata masker itu tidak standar, kan repot,” tandasnya.
Menurut dia, saat ini informasi yang diterima masyarakat simpang siur. Ada yang menyebut masker standar harus jenis tertentu. “Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari bahaya polusi di udara adalah dengan memakai masker. Jenis masker N95 adalah yang paling direkomendasikan oleh ahli dan dokter," urainya.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, isu kebakaran lahan dan kabut asap saat ini sudah tidak produktif karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah saling melempar tanggung jawab. ”Ini bukan langkah yang baik, saling tuding ini justeru tidak menyentuh persoalan di masyarakat. Kami mengajak semua masyarakat untuk konsentrasi penanggulangan bukan mengedepankan perdebatan," tukasnya lagi.
Menurut dia, sekarang bukan saatnya lagi melakukan diskusi atau debat soal karhutla. Saat ini nyawa ribuan warga sedang terancam.
"Saya cukup senang dan salut, kemarin ada aksi pembagian dan penggalangan sejuta masker oleh jurnalis. Harusnya pemerintah malu, wartawan saja sudah melakukan tindakan nyata, tapi pemerintah malah saling lempar tanggung jawab," katanya.
DPP PKB juga berharap kepada pemerintah, khususnya yang diberi wewenang yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak hanya fokus pada penanggulangan.
"Kalau cuma fokus ke penanggulangan pasti 'bonyok'. BNPB di bawah komando Pak Doni (Letjen TNI Doni Monardo) harus berani melakukan pencegahan dan ini memang harus diperkuat dengan undang-undang," ujarnya.
(dam)
