Bahas Isu Penting, Fraksi Golkar Kembali Rotasi Anggotanya di Komisi XI
Senin, 23 September 2019 - 15:46 WIB
Bahas Isu Penting, Fraksi Golkar Kembali Rotasi Anggotanya di Komisi XI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Golkar (FPG) kembali merotasi anggotanya di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Langkah tersebut diambil agar partai berlambang pohon beringin ini dapat menghadiri setiap rapat komisi yang membahas sejumlah agenda penting.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai, pergantian atau rotasi kader partai di DPR adalah hal yang wajar dan biasa. Hal itu biasa dilakukan oleh fraksi-fraksi di parlemen. Bukan hanya Partai Golkar namun juga partai lainnya.
Dia menjelaskan, pekan ini Fraksi Golkar kembali merotasi sejumlah kadernya, bahkan untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya FPG merotasi kadernya pada 19 September 2019.
Sehari kemudian tepatnya pada 20 September 2019 Fraksi Partai Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggotanya itu ke Komisi XI. Akhirnya pada hari ini, Fraksi Golkar kembali merotasi sementara empat anggotanya yang duduk di Komisi XI.
Mereka yang dirotasi antara lain, Melchias Markus Mekeng yang semula di Komisi XI dirotasi ke Komisi V, sedangkan Muhidin Mohamad Said yang awalnya berada di Komisi V dirotasi ke Komisi XI. Begitu juga dengan Ahmadi Noor Supit dari Komisi XI dipindah ke Komisi I. Sementara, Bobby Adhityo Rizaldi yang semula di Komisi I dirotasi ke Komisi XI.
Selain itu, Mukhamad Misbakhun dari Komisi XI ke Komisi VII. Sedangkan Maman Abdurrahman dari Komisi VII ke Komisi XI. Sedangkan, Agun Gunanjar Sudarsa dari Komisi XI ke Komisi IX. Sementara Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Komisi IX ke Komisi XI
Bukan tanpa alasan Fraksi Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut. Adies Kadir menegaskan BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di komisi-komisi. Sementara itu anggota FPG tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.
"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu fit and proper test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Adies mengaku heran, keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan. Adies menjelaskan, Golkar sudah sering melakukan BKO.
"Kita pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara di Komisi III kita juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon Hakim Agung MA dan Capim KPK,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Alasan Fraksi Golkar merotasi anggotanya di Komisi XI, menurut Adies memiliki tujuan yang baik yaitu, bersiap-siap apabila nanti terjadi voting dalam pemilihan anggota BPK, maka anggota dari FPG sudah siap dan tidak kosong (abstain).
"Kita tidak mau ketinggalan agenda penting ini. Maka dari itu kita lakukan rotasi sementara atau BKO," ucapnya.
Adies menegaskan, jika yang dilakukan Fraksi Partai Golkar bukan manuver politik partainya. Apalagi, dalam memutuskan rotasi anggota di Komisi XI sudah dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini bukan manuver politik Golkar. Sebaliknya Golkar ingin mengawal proses pemilihan calon anggota BPK sesuai aturan yang ada," kata Adies.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai, pergantian atau rotasi kader partai di DPR adalah hal yang wajar dan biasa. Hal itu biasa dilakukan oleh fraksi-fraksi di parlemen. Bukan hanya Partai Golkar namun juga partai lainnya.
Dia menjelaskan, pekan ini Fraksi Golkar kembali merotasi sejumlah kadernya, bahkan untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya FPG merotasi kadernya pada 19 September 2019.
Sehari kemudian tepatnya pada 20 September 2019 Fraksi Partai Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggotanya itu ke Komisi XI. Akhirnya pada hari ini, Fraksi Golkar kembali merotasi sementara empat anggotanya yang duduk di Komisi XI.
Mereka yang dirotasi antara lain, Melchias Markus Mekeng yang semula di Komisi XI dirotasi ke Komisi V, sedangkan Muhidin Mohamad Said yang awalnya berada di Komisi V dirotasi ke Komisi XI. Begitu juga dengan Ahmadi Noor Supit dari Komisi XI dipindah ke Komisi I. Sementara, Bobby Adhityo Rizaldi yang semula di Komisi I dirotasi ke Komisi XI.
Selain itu, Mukhamad Misbakhun dari Komisi XI ke Komisi VII. Sedangkan Maman Abdurrahman dari Komisi VII ke Komisi XI. Sedangkan, Agun Gunanjar Sudarsa dari Komisi XI ke Komisi IX. Sementara Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Komisi IX ke Komisi XI
Bukan tanpa alasan Fraksi Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut. Adies Kadir menegaskan BKO ini dilakukan lantaran ada agenda penting di komisi-komisi. Sementara itu anggota FPG tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar. Padahal terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.
"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap Fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu fit and proper test calon anggota BPK, tapi banyak anggota kita sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Adies mengaku heran, keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan. Adies menjelaskan, Golkar sudah sering melakukan BKO.
"Kita pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara di Komisi III kita juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon Hakim Agung MA dan Capim KPK,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Alasan Fraksi Golkar merotasi anggotanya di Komisi XI, menurut Adies memiliki tujuan yang baik yaitu, bersiap-siap apabila nanti terjadi voting dalam pemilihan anggota BPK, maka anggota dari FPG sudah siap dan tidak kosong (abstain).
"Kita tidak mau ketinggalan agenda penting ini. Maka dari itu kita lakukan rotasi sementara atau BKO," ucapnya.
Adies menegaskan, jika yang dilakukan Fraksi Partai Golkar bukan manuver politik partainya. Apalagi, dalam memutuskan rotasi anggota di Komisi XI sudah dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini bukan manuver politik Golkar. Sebaliknya Golkar ingin mengawal proses pemilihan calon anggota BPK sesuai aturan yang ada," kata Adies.
(cip)
