Soal Penunjukan Menkes, Jokowi Diminta Kedepankan Kriteria Ini
Sabtu, 21 September 2019 - 10:21 WIB
Soal Penunjukan Menkes, Jokowi Diminta Kedepankan Kriteria Ini
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin diminta mengedepankan menteri yang mempunyai jiwa leadership, punya kapasitas dan tentunya memihak pada kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan oleh Pengurus Komunitas Sehat itu Murah (KOMSIM), dr. Handrawan Nadesul.
Handrawan Nadesul menyoroti kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek yang masih belum menekankan program preventif sesuai konsep pembangunan kesehatan dengan kondisi seperti negara tengah berkembang, yakni primary health care. Yakni, mendahulukan revitalisasi puskesmas dengan segala programnya.
"Itu sebab target MDGs (Millennium Development Goals) kita tidak tercapai, barangkali karena membiarkan fokus pengobatan," kata Handrawan di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).
Motivator kesehatan ini juga menyoroti anggaran yang habis untuk belanja obat, sementara masyarakat masih berobat untuk penyakit yang sama karena belum diberdayakan lewat penyuluhan, seperti komunikasi informasi edukasi. Itu pula sebab BPJS Kesehatan tekor lebih dari 20 triliun, kata dia, sebab masyarakat peserta sudah telanjur dalam kondisi sakit.
"Padahal kalau pembangunan lebih mengutamakan di hulu, memberdayakan masyarakat hidup sehat dan mampu membatalkan setiap kemungkinan jatuh sakitnya, beban anggaran kesehatan tidak seberat akibat pembangunan kesehatan berat di hilir: menunggu rakyat sakit baru diberi obat murah dan RS gratis," katanya.
Dokter yang telah menghasilkan 89 buku kesehatan ini menyarankan agar memanfaatkan media mainstream dan sosial media dalam mengedukasi pembangunan di hulu, seperti TV, radio dan sosial media (sosmed).
Merespons kualifikasi Menkes mendatang, menurut dokter yang dikenal sastrawan ini, memang salah satu kualifikasi Menkes idealnya profesi dokter. Tapi bukan klinisi melainkan dokter public health dan orang lapangan.
Dia mencontohkan mantan Menkes dr Adhyatma. Beliau seorang Menkes yang memiliki wawasan manajerial kesehatan bukan klinisi. Dan dokter public health itu wajib.
"Kualifikasi Menkes mendatang selain dokter public health, kandidat harus berpengalaman lapangan, menguasai aspek preventive medicine, dan cermat berhitung ekonomi kesehatan, selain berpihak pada rakyat, membela kepentingan rakyat," tegas dokter yang kerap mengisi acara motivasi kesehatan ini.
Handrawan Nadesul menyoroti kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek yang masih belum menekankan program preventif sesuai konsep pembangunan kesehatan dengan kondisi seperti negara tengah berkembang, yakni primary health care. Yakni, mendahulukan revitalisasi puskesmas dengan segala programnya.
"Itu sebab target MDGs (Millennium Development Goals) kita tidak tercapai, barangkali karena membiarkan fokus pengobatan," kata Handrawan di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).
Motivator kesehatan ini juga menyoroti anggaran yang habis untuk belanja obat, sementara masyarakat masih berobat untuk penyakit yang sama karena belum diberdayakan lewat penyuluhan, seperti komunikasi informasi edukasi. Itu pula sebab BPJS Kesehatan tekor lebih dari 20 triliun, kata dia, sebab masyarakat peserta sudah telanjur dalam kondisi sakit.
"Padahal kalau pembangunan lebih mengutamakan di hulu, memberdayakan masyarakat hidup sehat dan mampu membatalkan setiap kemungkinan jatuh sakitnya, beban anggaran kesehatan tidak seberat akibat pembangunan kesehatan berat di hilir: menunggu rakyat sakit baru diberi obat murah dan RS gratis," katanya.
Dokter yang telah menghasilkan 89 buku kesehatan ini menyarankan agar memanfaatkan media mainstream dan sosial media dalam mengedukasi pembangunan di hulu, seperti TV, radio dan sosial media (sosmed).
Merespons kualifikasi Menkes mendatang, menurut dokter yang dikenal sastrawan ini, memang salah satu kualifikasi Menkes idealnya profesi dokter. Tapi bukan klinisi melainkan dokter public health dan orang lapangan.
Dia mencontohkan mantan Menkes dr Adhyatma. Beliau seorang Menkes yang memiliki wawasan manajerial kesehatan bukan klinisi. Dan dokter public health itu wajib.
"Kualifikasi Menkes mendatang selain dokter public health, kandidat harus berpengalaman lapangan, menguasai aspek preventive medicine, dan cermat berhitung ekonomi kesehatan, selain berpihak pada rakyat, membela kepentingan rakyat," tegas dokter yang kerap mengisi acara motivasi kesehatan ini.
(mhd)
