Dihadiri 102 Anggota Dewan, Paripurna DPR Sahkan Revisi UU KPK

JAKARTA - Rapat paripurna DPR siang ini telah menyetujui Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi UU. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah.

"Apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Fahri Hamzah di Ruang Rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

(Baca juga: Pimpinan KPK Baru Harus Buktikan Keberpihakan Berantas Korupsi)

Para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu pun menjawab setuju secara bersamaan. "Baik," kata Fahri Hamzah sambil mengetuk palu sekali.

Kemudian, Anggota DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifah interupsi. Dia meminta agar sejumlah catatan Fraksi PKS bisa disampaikan dalam rapat paripurna DPR itu.

"Izinkan pimpinan untuk disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan besar pada kami," kata Ledia Hanifah.

(Baca juga: Revisi UU KPK Perlu Dilakukan agar Ada Check and Balances)

Interupsi Ledia Hanifah pun langsung ditanggapi Fahri Hamzah. "Tadi kita mengusulkan notanya memang diberikan kesempatan pandangan dan sebagainya, sekarang kita mendengar pandangan Presiden," ungkap Fahri Hamzah.

Sementara itu, berdasarkan hitungan manual SINDOnews di lokasi, hanya 102 orang anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna DPR sekitar pukul 12.18 WIB. Namun Fahri Hamzah mengungkapkan, ada 289 Anggota DPR yang tercatat hadir berdasarkan tandatangan.