Ke London, Muhaimin Iskandar Paparkan Soal Masa Depan Islam
Senin, 16 September 2019 - 21:04 WIB
Ke London, Muhaimin Iskandar Paparkan Soal Masa Depan Islam
A
A
A
JAKARTA - Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat mengunjungi markas Policy Exchange, lembaga think tank Inggris yang berada di Kota London, didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan Lukmanul Khakim dan Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial Faisol Riza, Senin (16/9/2019).
Menurut Gus AMI, sapaan Muhaimin Iskandar, Nahdlatul Ulama (NU) telah berfungsi sebagai lokomotif bagi rekontekstualisasi dan transformasi pemikiran umat Islam. ”Karena pergulatan terkait hal itu tidak dapat dilepaskan dari pergulatan politik maka NU dan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk PKB sebagai garda politiknya,” katanya dalam pernyataan tertulisnya.
Berdasarkan kajian NU, kata dia, pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi di antaranya mengenai hubungan muslim-nonmuslim. Tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.
Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.
”Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri kedalam konflik atas dasar membela sesama muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” katanya.
Di arena politik, kata dia, PKB melawan segala upaya memperalat Islam sebagai senjata politik dan memperjuangkan wacana yang obyektif dan realistis sebagai strategi untuk menangkal dan memupus politik identitas.
Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.
”Di Indonesia, PKB mengawal integritas budaya masyarakat sebagai pondasi harmoni sosial, termasuk dengan memberi dukungan politik total terhadap gerakan Islam Nusantara yang dilancarkan oleh NU,” paparnya.
PKB yakin integritas budaya semacam itu penting pula ditegakkan dalam masyarakat-masyarakat lain, termasuk di Barat, baik Eropa maupun Amerika.
Indonesia, lanjut Gus AMI, memiliki modal kunci untuk dikontribusikan bagi jalan keluar dari kemelut peradaban yang melanda dunia dengan gagasan besar tentang cita-cita peradaban mulia yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 dan tingkat koherensi yang tinggi dari masyarakatnya dalam alur cita-cita tersebut.
”PKB meminta agar masyarakat Internasional membantu Indonesia agar menjadi lebih kuat sebagai satu negara sehingga dapat mempersembahkan kontribusi positifnya bagi pemecahan masalah peradaban secara lebih efektif,” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat mengunjungi markas Policy Exchange, lembaga think tank Inggris yang berada di Kota London, didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan Lukmanul Khakim dan Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial Faisol Riza, Senin (16/9/2019).
Menurut Gus AMI, sapaan Muhaimin Iskandar, Nahdlatul Ulama (NU) telah berfungsi sebagai lokomotif bagi rekontekstualisasi dan transformasi pemikiran umat Islam. ”Karena pergulatan terkait hal itu tidak dapat dilepaskan dari pergulatan politik maka NU dan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk PKB sebagai garda politiknya,” katanya dalam pernyataan tertulisnya.
Berdasarkan kajian NU, kata dia, pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi di antaranya mengenai hubungan muslim-nonmuslim. Tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.
Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.
”Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri kedalam konflik atas dasar membela sesama muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” katanya.
Di arena politik, kata dia, PKB melawan segala upaya memperalat Islam sebagai senjata politik dan memperjuangkan wacana yang obyektif dan realistis sebagai strategi untuk menangkal dan memupus politik identitas.
Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.
”Di Indonesia, PKB mengawal integritas budaya masyarakat sebagai pondasi harmoni sosial, termasuk dengan memberi dukungan politik total terhadap gerakan Islam Nusantara yang dilancarkan oleh NU,” paparnya.
PKB yakin integritas budaya semacam itu penting pula ditegakkan dalam masyarakat-masyarakat lain, termasuk di Barat, baik Eropa maupun Amerika.
Indonesia, lanjut Gus AMI, memiliki modal kunci untuk dikontribusikan bagi jalan keluar dari kemelut peradaban yang melanda dunia dengan gagasan besar tentang cita-cita peradaban mulia yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 dan tingkat koherensi yang tinggi dari masyarakatnya dalam alur cita-cita tersebut.
”PKB meminta agar masyarakat Internasional membantu Indonesia agar menjadi lebih kuat sebagai satu negara sehingga dapat mempersembahkan kontribusi positifnya bagi pemecahan masalah peradaban secara lebih efektif,” tuturnya.
(dam)
