Pimpinan KPK Akan Lantik Dua Pejabat Baru
Senin, 16 September 2019 - 10:46 WIB
Pimpinan KPK Akan Lantik Dua Pejabat Baru
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik dua pejabat pada pagi hari ini Senin (16/9/2019). Rencananya kedua pejabat tersebut bakal dilantik langsung oleh pimpinan KPK.
"Ya, pagi ini Pimpinan KPK berencana akan melantik 2 Pejabat Struktural yang akan mengisi posisi sebagai Sekretaris Jenderal KPK dan Direktur Penuntutan," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2019).
(Baca juga: BW Nilai Ada 6 Alasan Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden)
Febri menjelaskan, pengisian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi berlapis dan cukup panjang. Namun Febri tidak mengungkap siapa saja kedua pejabat itu.
Untuk Sekjen lanjut Febri, sebelumnya selain melalui panitia seleksi. Dan hasilnya juga langsung disampaikan pada Presiden untuk dipilih dan hari ini dilantik.
Sedangkan untuk Direktur Penuntutan berlaku proses seleksi yang dimulai dari permintaan ke Kejaksaan Agung dan proses seleksi di KPK. "Dengan pengisian ini kami berharap KPK lebih kuat dalam menjalankan tugas dan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002," tuturnya.
"Ya, pagi ini Pimpinan KPK berencana akan melantik 2 Pejabat Struktural yang akan mengisi posisi sebagai Sekretaris Jenderal KPK dan Direktur Penuntutan," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2019).
(Baca juga: BW Nilai Ada 6 Alasan Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden)
Febri menjelaskan, pengisian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi berlapis dan cukup panjang. Namun Febri tidak mengungkap siapa saja kedua pejabat itu.
Untuk Sekjen lanjut Febri, sebelumnya selain melalui panitia seleksi. Dan hasilnya juga langsung disampaikan pada Presiden untuk dipilih dan hari ini dilantik.
Sedangkan untuk Direktur Penuntutan berlaku proses seleksi yang dimulai dari permintaan ke Kejaksaan Agung dan proses seleksi di KPK. "Dengan pengisian ini kami berharap KPK lebih kuat dalam menjalankan tugas dan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002," tuturnya.
(maf)
