Reaksi PDIP Soal Jokowi Diserang Terkait Revisi UU KPK
Senin, 16 September 2019 - 10:21 WIB
Reaksi PDIP Soal Jokowi Diserang Terkait Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Presiden Jokowi diserang perihal polemik dan pro-kontra yang mewarnai isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto, Senin (16/9/2019).
Mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin itu terpaksa mau berbicara mengenai polemik itu, lantaran sudah ada pihak-pihak yang menyerang Jokowi secara pribadi.
Hasto mengaku mendapat informasi tentang adanya media massa yang menampilkan gambar Jokowi dengan karikatur pinokio. "Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," imbuh Hasto.
Bagi PDI Perjuangan, Presiden Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK. Setahu pihaknya, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens, tetapi pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.
Dengan itu kata dia, pemeriksaan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif tetapi disertai dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
Dengan demikian nanti tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Siapa yang memastikan Presiden tidak disadap (KPK, red)? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas. Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian," jelasnya.
"Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak. Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum," sambung dia.
"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto, Senin (16/9/2019).
Mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin itu terpaksa mau berbicara mengenai polemik itu, lantaran sudah ada pihak-pihak yang menyerang Jokowi secara pribadi.
Hasto mengaku mendapat informasi tentang adanya media massa yang menampilkan gambar Jokowi dengan karikatur pinokio. "Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," imbuh Hasto.
Bagi PDI Perjuangan, Presiden Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK. Setahu pihaknya, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens, tetapi pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.
Dengan itu kata dia, pemeriksaan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif tetapi disertai dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
Dengan demikian nanti tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Siapa yang memastikan Presiden tidak disadap (KPK, red)? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas. Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian," jelasnya.
"Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak. Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum," sambung dia.
(maf)
