Firli Bahuri Terpilih Ketua KPK, YLBHI Tidak Terkejut
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR telah memilih Nawawi Pomolango (Hakim), Lili Pintauli Siregar (Advokat), Nurul Ghufron (Dosen Universitas Jember), Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan) sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Komisi III DPR juga telah memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK jilid V. Bagi YLBHI, keputusan tersebut tidak mengejutkan.
"Sesuai prediksi. Skenarionya memang melumpuhkan KPK," ujar Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kepada SINDOnews, Jumat (13/9/2019).
Skenario melumpuhkan yang dimaksudnya adalah pemilihan pimpinan KPK itu serta revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dia menyoroti perolehan suara Firli Bahuri dalam voting di Komisi III DPR malam tadi. Artinya, Firli memperoleh suara penuh Komisi III DPR.
"Yang menarik suara DPR penuh. Artinya partai politik sudah satu suara, tidak ada pembanding atau oposisi. Demokrasi Indonesia di ambang kehancuran," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia akan segera masuk dalam neo Orde Baru. "Kalau partai politik tidak segera putar arah," tuturnya.
Komisi III DPR juga telah memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK jilid V. Bagi YLBHI, keputusan tersebut tidak mengejutkan.
"Sesuai prediksi. Skenarionya memang melumpuhkan KPK," ujar Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kepada SINDOnews, Jumat (13/9/2019).
Skenario melumpuhkan yang dimaksudnya adalah pemilihan pimpinan KPK itu serta revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dia menyoroti perolehan suara Firli Bahuri dalam voting di Komisi III DPR malam tadi. Artinya, Firli memperoleh suara penuh Komisi III DPR.
"Yang menarik suara DPR penuh. Artinya partai politik sudah satu suara, tidak ada pembanding atau oposisi. Demokrasi Indonesia di ambang kehancuran," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia akan segera masuk dalam neo Orde Baru. "Kalau partai politik tidak segera putar arah," tuturnya.
(dam)