Pemerintah Masih Blokir Akses Internet 4 Daerah di Papua-Papua Barat
Rabu, 11 September 2019 - 15:53 WIB
Pemerintah Masih Blokir Akses Internet 4 Daerah di Papua-Papua Barat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini masih melakukan pemblokiran akses internet di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemblokiran masih terjadi di empat daerah saat ini.
“Kalau enggak salah tinggal empat kabupaten/kota. Jayapura Kota dan Kabupaten, terus Manokwari sama Sorong yang masih dibatasi. Yang lain sudah tidak dibatasi,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Dia mengakui bahwa kondisi di Papua/Papua Barat semakin kondusif sehingga menyisakan empat daerah yang dibatasi akses internetnya.
“Ya kalau saya bisa simpulkan begitu (kondusif). Kalau enggak bagaimana teman-teman pihak keamanan yang lain intelijen memberikan informasi merekomendasikan pengurangan dari kabupaten yang dibatasi,” jelasnya.
Dia mengakui bahwa Twitter merupakan media sosial yang paling banyak menyebar hoaks dan provokasi. Ditanyakan apakah akan ada langkah pemerintah membatasi tersangka dukaan provokasi dan hoaks Veronica Koman, Rudiantara mengaku belum ada.
“Belum ada. Nanti itu tergantung kepada penyidik. Karena itu bagian daripada strategi penyidik. Penyidik kan kadang-kadang minta langsung di takedown atau kadang- kadang tidak minta di takedown karena mau ditelusuri, mau diliat ini larinya ke mana. Itu strategi di penyidik lah. Yang menetapkan tersangka kan polisi, tanya sama polisi saja,” pungkasnya.
“Kalau enggak salah tinggal empat kabupaten/kota. Jayapura Kota dan Kabupaten, terus Manokwari sama Sorong yang masih dibatasi. Yang lain sudah tidak dibatasi,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Dia mengakui bahwa kondisi di Papua/Papua Barat semakin kondusif sehingga menyisakan empat daerah yang dibatasi akses internetnya.
“Ya kalau saya bisa simpulkan begitu (kondusif). Kalau enggak bagaimana teman-teman pihak keamanan yang lain intelijen memberikan informasi merekomendasikan pengurangan dari kabupaten yang dibatasi,” jelasnya.
Dia mengakui bahwa Twitter merupakan media sosial yang paling banyak menyebar hoaks dan provokasi. Ditanyakan apakah akan ada langkah pemerintah membatasi tersangka dukaan provokasi dan hoaks Veronica Koman, Rudiantara mengaku belum ada.
“Belum ada. Nanti itu tergantung kepada penyidik. Karena itu bagian daripada strategi penyidik. Penyidik kan kadang-kadang minta langsung di takedown atau kadang- kadang tidak minta di takedown karena mau ditelusuri, mau diliat ini larinya ke mana. Itu strategi di penyidik lah. Yang menetapkan tersangka kan polisi, tanya sama polisi saja,” pungkasnya.
(kri)
