Kewenangan SP3 Dinilai Berpotensi Jadikan KPK Lembaga Antikemanusiaan
Rabu, 11 September 2019 - 11:36 WIB
Kewenangan SP3 Dinilai Berpotensi Jadikan KPK Lembaga Antikemanusiaan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menolak tegas usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih dalam revisi tersebut memberikan tambahan kewenangan berupa Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) yang dianggap kemunduran bagi KPK.
"Ia juga berpotensi menjadikan KPK lembaga antikemanusiaan," ujar Ray kepada SINDOnews, Rabu (11/9/2019).
Ray menegaskan, satu hal yang justru bertolak belakang dari keinginan DPR guna memberi hak SP3 kemudian dianggap antikemanusiaan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan KPK akan mengobral status terdakwa seseorang, lalu karena satu dan lain hal kemudian menerbitkan SP3.
Dalam bahasa lain, kata Ray, penanganan kasus di KPK punya potensi diperjualbelikan. "Saat yang sama, mereka akan sulit dijerat hukum atau pelanggaran etik sebab bisa terhindar dari perkara karena telah mengeluarkan SP3," jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, tidak memberi SP3 kepada KPK justru untuk melindungi pejabat negara agar tidak mudah ditersangkakan oleh KPK. Sebab, begitu KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, tidak ada jalan surut bagi KPK.
"Dengan begitu, KPK harus dalam posisi super hat-hati dalam memberikan status tersangka seseorang," tandasnya.
Ray menyebut, sebetulnya sudah ada mekanisme untuk membatalkan penetaapan tersangka seseorang melalui jalan praperadilan seperti yang terjadi saat kasus hukum mantan petinggi Polri yang diputuskan Hakim Sarpin dan mantan Ketua BPK yang diputus pengadilan negeri yang sama.
Menurutnya, di meja persidangan inilah status tersangka seseorang dan putusan KPK atas status tersangka seseorang akan diuji. "Dengan semua pertimbangan di atas, maka kiranya presiden sudah dapat memposisikan diri menolak mengeluarkan surat presiden dalam membahas revisi UU KPK," papar pengamat sekaligus mantan Aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
"Ia juga berpotensi menjadikan KPK lembaga antikemanusiaan," ujar Ray kepada SINDOnews, Rabu (11/9/2019).
Ray menegaskan, satu hal yang justru bertolak belakang dari keinginan DPR guna memberi hak SP3 kemudian dianggap antikemanusiaan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan KPK akan mengobral status terdakwa seseorang, lalu karena satu dan lain hal kemudian menerbitkan SP3.
Dalam bahasa lain, kata Ray, penanganan kasus di KPK punya potensi diperjualbelikan. "Saat yang sama, mereka akan sulit dijerat hukum atau pelanggaran etik sebab bisa terhindar dari perkara karena telah mengeluarkan SP3," jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, tidak memberi SP3 kepada KPK justru untuk melindungi pejabat negara agar tidak mudah ditersangkakan oleh KPK. Sebab, begitu KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, tidak ada jalan surut bagi KPK.
"Dengan begitu, KPK harus dalam posisi super hat-hati dalam memberikan status tersangka seseorang," tandasnya.
Ray menyebut, sebetulnya sudah ada mekanisme untuk membatalkan penetaapan tersangka seseorang melalui jalan praperadilan seperti yang terjadi saat kasus hukum mantan petinggi Polri yang diputuskan Hakim Sarpin dan mantan Ketua BPK yang diputus pengadilan negeri yang sama.
Menurutnya, di meja persidangan inilah status tersangka seseorang dan putusan KPK atas status tersangka seseorang akan diuji. "Dengan semua pertimbangan di atas, maka kiranya presiden sudah dapat memposisikan diri menolak mengeluarkan surat presiden dalam membahas revisi UU KPK," papar pengamat sekaligus mantan Aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
(kri)
