Golkar Minta Masinton Tak Tanggapi Aduan dari Pengurus AMPG

JAKARTA - Wakil Ketua Bakumham Muslim Jaya Butar Butar menyayangkan sikap politisi PDIP yang juga anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu yang mengaku menerima pengaduan sejumlah orang yang mengaku pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Muslim Jaya Butar Butar mengingatkan, Masinton untuk tidak masuk dalam pusaran internal Partai Golkar. Apapun pengaduan dari segelintir yang mengaku pengurus AMPG seyogianya tidak perlu ditanggapi karena persoalan yang diadukan adalah internal partai lain.

"Masih banyak agenda Komisi III DPR RI yang harus dituntaskan termasuk kontroversi revisi UU KPK yang menimbulkan penolakan dari pegiat antikorupsi termasuk fit and proper test anggota KPK jauh lebih penting daripada mengurusi persoalan internal partai lain. Kenapa menerima pengaduan sejumlah orang yang mengaku pengurus AMPG? Ada apa ini?," ujarnya, Selasa (10/9/2019).

Secara etika, kata dia, Masinton mengomunikasikan terlebih dahulu kepada sesama kolega Komisi III dari Partai Golkar agar tidak menimbulkan salahpaham.

"Kan ada kader Golkar di Komisi III, yaitu Bang Azis Syamsudin, Bang Adis Kadir dan Bang Jhon K Azis. Karena mereka merasa heran dan merasa tidak pernah dikomunikasikan terkait adanya pengaduan dari sejumlah orang yang mengaku pengurus AMPG,"ungkapnya.

Dia meminta Masinton menjaga sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai sesama kolega Komisi III karena ini menyangkut internal Partai Golkar.

"Jagalah kekompakan sesama partai pengusung Presiden Jokowi. Sebaiknya tidak perlu menanggapi pengaduan dari segelintir oknum yang mengaku pengurus AMPG. Saya ingin menyampaikam bahwa AMPG adalah badan yang dibentuk oleh DPP Partai Golkar untuk membantu Ketua Umum Partai Golkar untuk melakukan fungsinya dalam melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat kepemudaan dan sosial kemasyarakatan,"ujarnya.

Dirinya menyakini dan percaya Masinton adalah politisi yang beretika, bijak dan arif. Untuk itu, pihaknya memiinta jangan masuk ke wilayah Partai Golkar ”Biarlah itu menjadi kewenangan Partai Golkar,"pungkasnya.