Sandi Dukung Revisi UU KPK untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih

Selasa, 10 September 2019 - 18:53 WIB
Sandi Dukung Revisi...
Sandi Dukung Revisi UU KPK untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih
A A A
JAKARTA - Mantan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019, Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi) mendukung rencana revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) asalkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Ya mungkin diskursus ini lebih baik kita dudukan kepada tatatannya ya dan bagaimana masyarakat menyikapi ini. Saya berpendapat saya dan Pak Prabowo selalu berpendapat kita perlu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama untuk pemerintahan yang bersih dan kuat. Segala upaya tentunya harus didukung,” kata Sandi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Sandi, jika revisi UU KPK itu justru akan menghadirkan pemerintahan yang bersih, maka sudah seharusnya revisi itu dilanjutkan oleh DPR bersama dengan pemerintah

“Kalau misalnya revisi ini justru akan menghadirkan pemerintahan yang bersih ya tentunya harus, ya sekarang kan ada di meja Presiden,” ucapnya.

Karena itu, mantan Wakil Gubernur DKI itu menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti menjelaskan kepada masyarakat terkait pentingnya revisi UU KPK. Serta, berembuk bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana menghadirkan pemerintahan yang kuat.

“Jadi Presiden nanti yang menjelaskan kepada masyarakat dan duduk bersama tokoh-toloh masyarakat untuk memberikan penjelasan arah ke depan bagaimana menghadirkan pemerintahan yang kuat, yang bersih dan bebas dari korupsi,” jelasnya.

Namun demikian, Sandi menambahkan, tentu saja dalam revisi itu harus mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kelompok masyarakat. “Ya harus didengarkan, ini adalah bagian dari pada proses demokrasi kita,” pungkasnya.
(cip)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Tepis Ada Pembagian...
Tepis Ada Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden, Kepala BGN: Hoaks
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved