MPR: Banyak Masyarakat Inginkan Haluan Negara
Selasa, 10 September 2019 - 14:03 WIB
MPR: Banyak Masyarakat Inginkan Haluan Negara
A
A
A
JAKARTA - Kajian yang dilakukan MPR terkait penghidupan kembali haluan negara bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat yang justru menginginkan agar haluan negara dihidupkan kembali.
Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono mengatakan, dari delapan sampai sembilan kali survei yang dilakukan MPR, sebanyak 85% masyarakat menginginkan agar negara ini kembali memiliki haluan negara.
"Jadi soal GBHN ini sebenarnya permintaan masyarakat. Dari survei-survei yang kami lakukan, angkanya selalu 85 persen (yang ingin adanya haluan negara-red)," ungkap Maruf saat menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurut dia, sebenarnya rencana menghidupkan kembali haluan negara ini bukan muncul tiba-tiba. Sudah sejak hampir lima tahun lalu, MPR melakukan kajian terkait haluan negara ini. "Ini sudah lama. MPR selama ini selalu meminta masukan-masukan masyarakat terkait ini. Dan sudah hampir 5 tahun ini kajian haluan negara terus dilakukan," ungkapnya.
Maruf juga menandaskanhaluan negara yang tengah dikaji MPR ini bukan seperti GBHN pada masa Orde Baru (Orba). "Ini bukan GBHN Orba. Ini lebih pada perencanaan pembangunan dengan model GBHN, jadi hanya modelnya saja," paparnya.
Mengenai kepastian pengesahan haluan negara ini, Maruf mengatakan itu nanti tergantung MPR periode mendatang. Sebab, MPR periode ini tinggal menghitung hari saja. "Kan sudah tinggal beberapa hari saja yang sekarang, nanti ini ada ditangan MPR periode mendatang," tandasnya.
Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono mengatakan, dari delapan sampai sembilan kali survei yang dilakukan MPR, sebanyak 85% masyarakat menginginkan agar negara ini kembali memiliki haluan negara.
"Jadi soal GBHN ini sebenarnya permintaan masyarakat. Dari survei-survei yang kami lakukan, angkanya selalu 85 persen (yang ingin adanya haluan negara-red)," ungkap Maruf saat menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurut dia, sebenarnya rencana menghidupkan kembali haluan negara ini bukan muncul tiba-tiba. Sudah sejak hampir lima tahun lalu, MPR melakukan kajian terkait haluan negara ini. "Ini sudah lama. MPR selama ini selalu meminta masukan-masukan masyarakat terkait ini. Dan sudah hampir 5 tahun ini kajian haluan negara terus dilakukan," ungkapnya.
Maruf juga menandaskanhaluan negara yang tengah dikaji MPR ini bukan seperti GBHN pada masa Orde Baru (Orba). "Ini bukan GBHN Orba. Ini lebih pada perencanaan pembangunan dengan model GBHN, jadi hanya modelnya saja," paparnya.
Mengenai kepastian pengesahan haluan negara ini, Maruf mengatakan itu nanti tergantung MPR periode mendatang. Sebab, MPR periode ini tinggal menghitung hari saja. "Kan sudah tinggal beberapa hari saja yang sekarang, nanti ini ada ditangan MPR periode mendatang," tandasnya.
(dam)
