Pemerintah Diminta Perkuat Diplomasi Papua di Sidang PBB
Jum'at, 06 September 2019 - 18:35 WIB
Pemerintah Diminta Perkuat Diplomasi Papua di Sidang PBB
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR telah mendengar penjelasan pemerintah terkait Papua dan Papua Barat dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), TNI dan juga Badan Intelijen Negara (BIN).
Komisi I DPR mendukung segala langkah yang telah dilakukan pemerintah serta meminta pemerintah memperkuat diplomasi dengan negara-negara yang hadir dalam Sidang HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada 23-24 September mendatang.
"Kita mendengarkan penjelasan tentang Papua, dari mulai kronologi, kondisi terkini dan kemudian solusi yang ingin dicapai atau solusi yang akan dilakukan dengan pemerintah dan masukan-masukan dari kita untuk penyelesaian masalah Papua agar segera kembali normal," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
"Kita mendukung sepenuhnya upaya-upaya dari mitra-mitra Komisi I, dalam rangka memulihkan kembali Papua, membuat kembali normal, termasuk diplomasi-diplomasi dilakukan oleh Menteri Luar Negeri di luar negeri," sambung Kharis.
(Baca juga: Menhan Sebut Ada Kelompok Berafiliasi ISIS di Papua)
Kharis memaparkan, Komisi I DPR meminta pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menjelaskan sepeti apa sesungguhnya kejadian di Papua dan kaitannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa waktu lalu.
"Karena, ada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoaks tapi beredar luas nah kita luruskan, yang sifatnya tidak benar diluruskan. Saya kira kita memperkuat diplomasi. Diplomasi terhadap negara-negara yang akan hadir di sidang HAM PBB," tegas politikus PKS itu.
Terkait dengan keterlibatan jaringan ISIS dalam konflik Papua, menurut Kharis itu hanya dugaan tetapi, tidak pembahasan lebih jauh lagi dalam rapat kemarin. Namun, hal itu mungkin saja terjadi sebagaimana yang muncul-muncul dalam sejumlah video yang beredar.
"Bisa jadi itu juga penyesatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.
Soal pembatasan WNA, ia mengaku belum sempat terelaborasi dalam rapat karena keterbatasan waktu dan adanya pembahasan yang cukup panjang dan detail. Namun, akan dibahas lebih lanjut di sela-sela pembahasan anggaran 2020 yang telah dijadwalkan.
"Ada kan kita ini masih dalam pembahasan anggaran, satu kali bertemu bisa jadi nanti kami akan tanyakan di sela-sela pembahasan anggaran," pungkas Kharis.
Komisi I DPR mendukung segala langkah yang telah dilakukan pemerintah serta meminta pemerintah memperkuat diplomasi dengan negara-negara yang hadir dalam Sidang HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada 23-24 September mendatang.
"Kita mendengarkan penjelasan tentang Papua, dari mulai kronologi, kondisi terkini dan kemudian solusi yang ingin dicapai atau solusi yang akan dilakukan dengan pemerintah dan masukan-masukan dari kita untuk penyelesaian masalah Papua agar segera kembali normal," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
"Kita mendukung sepenuhnya upaya-upaya dari mitra-mitra Komisi I, dalam rangka memulihkan kembali Papua, membuat kembali normal, termasuk diplomasi-diplomasi dilakukan oleh Menteri Luar Negeri di luar negeri," sambung Kharis.
(Baca juga: Menhan Sebut Ada Kelompok Berafiliasi ISIS di Papua)
Kharis memaparkan, Komisi I DPR meminta pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menjelaskan sepeti apa sesungguhnya kejadian di Papua dan kaitannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa waktu lalu.
"Karena, ada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoaks tapi beredar luas nah kita luruskan, yang sifatnya tidak benar diluruskan. Saya kira kita memperkuat diplomasi. Diplomasi terhadap negara-negara yang akan hadir di sidang HAM PBB," tegas politikus PKS itu.
Terkait dengan keterlibatan jaringan ISIS dalam konflik Papua, menurut Kharis itu hanya dugaan tetapi, tidak pembahasan lebih jauh lagi dalam rapat kemarin. Namun, hal itu mungkin saja terjadi sebagaimana yang muncul-muncul dalam sejumlah video yang beredar.
"Bisa jadi itu juga penyesatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.
Soal pembatasan WNA, ia mengaku belum sempat terelaborasi dalam rapat karena keterbatasan waktu dan adanya pembahasan yang cukup panjang dan detail. Namun, akan dibahas lebih lanjut di sela-sela pembahasan anggaran 2020 yang telah dijadwalkan.
"Ada kan kita ini masih dalam pembahasan anggaran, satu kali bertemu bisa jadi nanti kami akan tanyakan di sela-sela pembahasan anggaran," pungkas Kharis.
(maf)
