Forum Parlemen Dunia Hasilkan Kesepakatan Bali Roadmap

BALI - Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 resmi berakhir Kamis (5/9/2019). Forum ini menyepakati Bali Roadmap dalam mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) sebagai agenda 2030.

Bali Roadmap menenkankan tiga hal. Pertama, pemenuhan hak–hak kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kedua, mendorong lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan TPB seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan hak asasi manusia. ”Ketimpangan ekonomi jika tak ditangani secara serius akan menekan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan dalam jangka panjang, inequality juga akan mengakibatkan gejolak sosial karena akses dan pemberdayaan masyarakat yang tak merata,” tutur Fadli Zon dalam penutupan WPFSD.

Dia mengatakan, keuangan inklusif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. “Faktor penyebab terjadi ketimpangan ekonomi cukup bervariatif. Salah satunya akses masyarakat pada lembaga keuangan yang rendah,” tuturnya.

Menurut dia, DPR melalui WPFSD 2019 menekankan pentingnya sinergi antara strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih luas.

”Bagi negara-negara berkembang, mengatasi ketimpangan ekonomi tak cukup hanya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada kinerja industri nasional. Sebab, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kerap tidak berkualitas. Kue ekonomi hanya dinikmati segelintir kelompok,” Katanya.

Karena itu, bagi negara-negara berkembang, ketimpangan ekonomi juga perlu diatasi dengan sistem keuangan yang inklusif. Layanan keuangan inklusif membantu kelompok rentan dan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka, mendapatkan modal, mengelola risiko, dan pada akhirnya bisa membawa keluar dari kemiskinan.

Untuk konteks Indonesia, katanya, sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan, meski masih perlu upaya lebih transformatif. Berdasarkan laporan World Bank 2017 tentang Global Financial Inclusion Index (FINDEX), Indonesia tercatat sebagai negara cukup progresif keuangan inklusinya di antara negara-negara Asia Pasifik.

Perkembangan tersebut, salah satunya ditandai pertumbuhan jumlah pengguna fintech (financial technology) yang tercatat sangat drastis. Jika pada 2018 terdapat 1,03 juta pengguna fintech, data per Mei 2019 jumlahnya telah mencapai 8,7 juta. ”Ini menandakan adanya perluasan akses masyarakat terhadap layanan sistem keuangan,” paparnya.

Namun, perluasan akses saja tak cukup. Perlu diiringi peningkatan kualitas. Untuk itu, harus ada upaya aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat. ”Parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan, untuk memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal (no one left behind) dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua WPFSD Nurhayati Ali Assegaf menilai TPB masih belum sempurna, namun menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi ketimpangan. Indonesia sebagai inisiator dari forum ini, sudah tiga kali berturut-turut menjadi tuan rumah.

”Alhamdulillah konferensi ini memberikan pengakuan terhadap kontribusi Indonesia dan DPR RI untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, di mana Indonesia, DPR sebagai inisiator,” tuturnya.

Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriela Cuevas Barron menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia atas pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.