Tiga Menteri Paparkan Kondisi Papua di DPR
Kamis, 05 September 2019 - 17:23 WIB
Tiga Menteri Paparkan Kondisi Papua di DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Staf Umum (Kasum) TNI beserta Deputi 5 dan 6 Badan Intelijen Negara (BIN) memaparkan kondisi di Papua dan Papua Barat di hadapan Komisi I DPR.
Saat rapat dibuka oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari sempat ada perdebatan antaranggota Komisi I mengenai format rapat apakah terbuka atau tertutup.
“Kalau menurut saya, rapat terbuka saja biar publik mengetahui apa terjadi di Papua. Selama ini kan hanya mendengarkan dari Menko Polhukam saja,” ujar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus membahas soal Papua dan Papua Barat di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
“Ketua, menurut saya rapat ini seharusnya terbuka seluruhnya. Karena publik juga perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” kata Anggota Komisi I dari Fraksi PAN Budi Youyastri.
Namun, karena lima anggota Komisi I menginginkan terbuka dan tertutup, satu anggota menginginkan terbuka seluruhnya dan dua anggota menginginkan tertutup seluruhnya, rapat diputuskan terbuka untuk sesi pemaparan, kemudian tertutup untum sesi tanya jawab.
“Karena ada lima anggota yang menginginkan terbuka dan tertutup, satu anggota menginginkan terbuka seluruhnya dan dua anggota menginginkan tertutup seluruhnya, maka diputuskan rapat terbuka untuk sesi pemaparan dan tertutup pada sesi tanya jawab,” kata Kharis sembari mengetuk palu.
Kemudian, Kharis mempersilakan Menhan Ryamizard Ryacudu untuk memaparkan pertama kali soal Papua dan Papua Barat, disusul Kasum TNI Joni Supriyanto, Menkominfo Rudiantara dan Menlu Retno LP Marsudi. Untuk paparan Deputi BIN dilakukan dalam sesi tertutup.
Saat rapat dibuka oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari sempat ada perdebatan antaranggota Komisi I mengenai format rapat apakah terbuka atau tertutup.
“Kalau menurut saya, rapat terbuka saja biar publik mengetahui apa terjadi di Papua. Selama ini kan hanya mendengarkan dari Menko Polhukam saja,” ujar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus membahas soal Papua dan Papua Barat di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
“Ketua, menurut saya rapat ini seharusnya terbuka seluruhnya. Karena publik juga perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” kata Anggota Komisi I dari Fraksi PAN Budi Youyastri.
Namun, karena lima anggota Komisi I menginginkan terbuka dan tertutup, satu anggota menginginkan terbuka seluruhnya dan dua anggota menginginkan tertutup seluruhnya, rapat diputuskan terbuka untuk sesi pemaparan, kemudian tertutup untum sesi tanya jawab.
“Karena ada lima anggota yang menginginkan terbuka dan tertutup, satu anggota menginginkan terbuka seluruhnya dan dua anggota menginginkan tertutup seluruhnya, maka diputuskan rapat terbuka untuk sesi pemaparan dan tertutup pada sesi tanya jawab,” kata Kharis sembari mengetuk palu.
Kemudian, Kharis mempersilakan Menhan Ryamizard Ryacudu untuk memaparkan pertama kali soal Papua dan Papua Barat, disusul Kasum TNI Joni Supriyanto, Menkominfo Rudiantara dan Menlu Retno LP Marsudi. Untuk paparan Deputi BIN dilakukan dalam sesi tertutup.
(dam)
