Ini Faktor Pemicu Banyaknya Kepala Daerah Terciduk KPK Akhir-akhir Ini
Rabu, 04 September 2019 - 11:46 WIB
Ini Faktor Pemicu Banyaknya Kepala Daerah Terciduk KPK Akhir-akhir Ini
A
A
A
JAKARTA - Dalam sepekan ini, Tim Satgas Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) terhadap dua Kepala Daerah, yakni Bupati Muara Enim dan Bupati Bengkayang. OTT KPK juga dilakukan terhadap sejumlah kepala daerah yang terjadi dalam kurun waktu 2019.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, banyaknya kepala daerah yang diciduk KPK karena mentalitas, moralitas serta integritas yang lemah dalam melaksanakan sumpah dan janji.
"Kesalahan rekruitmen kepala daerah karena faktor oligarki dan kronisme. Yang direkrut oleh parpol meraka yang punya hubungan dengan elit partai dan punya modal ekonomi," ujar Suparji saat dihubungi SINDOnews, Rabu (4/9/2019).
Menurut Suparji, faktor tersebut masih ditambah dengan biaya politik yang mahal sehingga, kepala daerah kerap diduga mencari keuntungan lain dengan memanfaatkan jabatan yang diraihnya. (Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Dinas PUPR )
Tak hanya itu, Suparji menilai, munculnya politik dinasti juga memicu banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan penegak hukum seperti KPK. Ia menyebut fenomena politik dinasti lebih kuat dibanding masa Orde Baru. (Baca juga: Kronologi OTT Bupati Muara Enim )
Faktor lainnya, kata dia, hukuman yang ringan terhadap pelaku koruptor membuat kepala daerah lainnya berpotensi terjerat kasus yang sama. (Baca juga: OTT KPK, 5 Orang dan Bupati Bengkayang Tiba di Gedung KPK )
"Fenomena ini jelas sangat menciderai demokrasi substantif dan sirkulasi kekuasaan. Kepala daerah sekarang belum selesai dengan masalah privatnya sehingga membawa ke ruang publik yaitu ingin mencari materi dan popularitas," pungkasnya.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, banyaknya kepala daerah yang diciduk KPK karena mentalitas, moralitas serta integritas yang lemah dalam melaksanakan sumpah dan janji.
"Kesalahan rekruitmen kepala daerah karena faktor oligarki dan kronisme. Yang direkrut oleh parpol meraka yang punya hubungan dengan elit partai dan punya modal ekonomi," ujar Suparji saat dihubungi SINDOnews, Rabu (4/9/2019).
Menurut Suparji, faktor tersebut masih ditambah dengan biaya politik yang mahal sehingga, kepala daerah kerap diduga mencari keuntungan lain dengan memanfaatkan jabatan yang diraihnya. (Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Dinas PUPR )
Tak hanya itu, Suparji menilai, munculnya politik dinasti juga memicu banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan penegak hukum seperti KPK. Ia menyebut fenomena politik dinasti lebih kuat dibanding masa Orde Baru. (Baca juga: Kronologi OTT Bupati Muara Enim )
Faktor lainnya, kata dia, hukuman yang ringan terhadap pelaku koruptor membuat kepala daerah lainnya berpotensi terjerat kasus yang sama. (Baca juga: OTT KPK, 5 Orang dan Bupati Bengkayang Tiba di Gedung KPK )
"Fenomena ini jelas sangat menciderai demokrasi substantif dan sirkulasi kekuasaan. Kepala daerah sekarang belum selesai dengan masalah privatnya sehingga membawa ke ruang publik yaitu ingin mencari materi dan popularitas," pungkasnya.
(pur)
