Politikus PKB: Pemindahan Ibu Kota Jangan Dipolitisasi

JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menuai prokontra. Penolakan muncul dari pihak-pihak yang selama ini berlawanan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyebutkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memindahkan ibu kota.

Penolakan yang tidak kalah keras disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut bahwa pemindahan ibu kota akan lebih banyak madharat (dampak negatif) daripada manfaatnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, pada prinsipnya pemerintah dalam mengambil keputusan memindahkan ibu kota sudah melalui penelitian dan kajian sangat serius, serta mempertimbangkan banyak hal yang startegis, termasuk dampak dan kemungkinan manfaat atau kebaikan apa yang diperoleh jika memindahkan Ibu Kota.

“Salah satu yang ingin dicapai adalah tersebarnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah timur, sekaligus juga mengurai masalah-masalah yang terjadi di Jakarta selama ini, terutama kemacetan dan urbanisasi yang luar biasa,” ujar Karding, Selasa (3/9/2019).

Oleh karena itu, kata mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Maruf Amin ini, soal pemindahan ibu kota tidak perlu dipolitisasi dan tidak perlu dijadikan sebagai perdebatan yang hanya bertujuan untuk memperkeruh suasana politik.

“Sampaikan masukan-masukan pada arah dan jalur yang tepat. Apalagi kalau menolak itu didasari pada ketidaksukaan pada Pak Jokowi atau dendam karena kalah di pilpres dan sebagainya, saya kira itu bukan suatu contoh kenegarawanan dalam politik,” katanya.

Karena itu, PKB terus mendorong dan mendukung pemerintah untuk jalan terus dalam mewujudkan pemindahan ibu kota karena kebijakan ini diyakini akan berdampak positif bagi bangsa ke depan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rencana pemindahan ibu kota masih sekadar wacana dan belum dibahas dengan cukup matang. "Rencana pemindahan Ibu Kota ini kan masih sebuah wacana yang menurut saya sih belum matang. Karena itu ketika ada kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dalam bentuk seminar diskusi termasuk di DPR ini yang sekarang sedang berlangsung saya kira ini bagian dari sebuah public hearing untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat," tutur politikus Partai Gerindra ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2019.

Fadli Zon mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipikirkan secara matang dan pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat. "Karena ini adalah hak dari masyarakat juga untuk ikut menentukan di mana Republik Indonesia punya ibu kota. Apakah memang rencana pemindahan Ibu Kota ini keinginan rakyat seluruh Indonesia atau sekadar keinginan pribadi Presiden dan kelompoknya," tuturnya.

Sementara Amien Rais mengatakan, rencana pemindahan ibu kota sebaiknya dibatalkan karena akan lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. ”Menurut saya, sudahlah, sudah cukup dari semua argumen ini. lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” ujar Amien.

Dia bahkan menyebut dalam memindahkan ibu kota, sebenarnya pemerintah tidak sedang menunggu kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), tapi studi dari Beijing. “Itu jelas sekali,” katanya.

Menurutnya, saat ini di dunia terjadi pertarungan besar antara kekuatan China dan Amerika Serikat (AS). Bahkan, Amien menyebut bahwa kekuatan militer China sudah hampir setara dengan AS. “Jadi saya pikir ini (pemindahan) ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China,” katanya.