Soal Capim KPK, Jokowi Diminta Pertimbangkan Masukan Para Tokoh
Selasa, 03 September 2019 - 10:44 WIB
Soal Capim KPK, Jokowi Diminta Pertimbangkan Masukan Para Tokoh
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Presiden Jokowi telah menerima sepuluh nama Capim KPK dari panitia seleksi (Pansel) kemarin.
"Presiden berdasarkan Undang-undang memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum masuk pada fase fit and proper test DPR," ujar Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana kepada SINDOnews, Selasa (3/9/2019).
Maka itu, kata dia, penting bagi Presiden Jokowi agar dapat mendengar seruan publik yang merasa ada persoalan serius dalam proses penjaringan Pimpinan KPK ini. Dia melanjutkan, mulai dari PBNU, Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, Romo Benny, Prof Mahfud MD, Romo Magnis, dan lain sebagainya beberapa waktu lalu telah berbicara yang pada intinya sangat mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat benar-benar selektif dan meletakkan indikator integritas dan bersih secara rekam jejak menjadi prioritas penilaian.
"Presiden perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh Capim KPK," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
Di samping itu, menurut dia, penting juga saat ini jika Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkini terkait 10 nama Capim tersebut. Karena, lanjut dia, bagaimanapun KPK harus diletakkan sebagai pihak yang paling berkepentingan.
"Karena beberapa waktu lalu sangat disesalkan ketika ada penolakan dari Pansel untuk bertemu dengan KPK yang pada saat itu ingin menjelaskan beberapa poin penting terkait temuan 20 nama pendaftar," pungkasnya.
"Presiden berdasarkan Undang-undang memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum masuk pada fase fit and proper test DPR," ujar Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana kepada SINDOnews, Selasa (3/9/2019).
Maka itu, kata dia, penting bagi Presiden Jokowi agar dapat mendengar seruan publik yang merasa ada persoalan serius dalam proses penjaringan Pimpinan KPK ini. Dia melanjutkan, mulai dari PBNU, Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, Romo Benny, Prof Mahfud MD, Romo Magnis, dan lain sebagainya beberapa waktu lalu telah berbicara yang pada intinya sangat mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat benar-benar selektif dan meletakkan indikator integritas dan bersih secara rekam jejak menjadi prioritas penilaian.
"Presiden perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh Capim KPK," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
Di samping itu, menurut dia, penting juga saat ini jika Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkini terkait 10 nama Capim tersebut. Karena, lanjut dia, bagaimanapun KPK harus diletakkan sebagai pihak yang paling berkepentingan.
"Karena beberapa waktu lalu sangat disesalkan ketika ada penolakan dari Pansel untuk bertemu dengan KPK yang pada saat itu ingin menjelaskan beberapa poin penting terkait temuan 20 nama pendaftar," pungkasnya.
(pur)
