Wiranto: Pemerintah Batasi Orang Asing Masuk ke Papua dan Papua Barat
Senin, 02 September 2019 - 17:55 WIB
Wiranto: Pemerintah Batasi Orang Asing Masuk ke Papua dan Papua Barat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi orang asing masuk ke Papua dan Barat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Terlebih, beberapa waktu lalu ada empat orang WNA asal Australia terpaksa dideportasi karena diduga terlibat dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa Papua.
Menko Polhukam, Wiranto mengatakan pihaknya tak akan memberikan akses yang leluasa kepada pihak asing untuk masuk ke wilayah tersebut.
"Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia menegaskan, orang asing tak akan dipermudah masuk ke Papua. Pemerintah melaluai aparat keamanan dan pemerintah setempat akan menggunakan haknya untuk mengawasi orang asing yang ingin berkunjung ke sana.
"Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," kata Wiranto.
Dia pun menuturkan, ini adalah hak Indonesia. Sehingga negara lain harus menghormatinya. "Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," pungkasnya.
Menko Polhukam, Wiranto mengatakan pihaknya tak akan memberikan akses yang leluasa kepada pihak asing untuk masuk ke wilayah tersebut.
"Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia menegaskan, orang asing tak akan dipermudah masuk ke Papua. Pemerintah melaluai aparat keamanan dan pemerintah setempat akan menggunakan haknya untuk mengawasi orang asing yang ingin berkunjung ke sana.
"Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," kata Wiranto.
Dia pun menuturkan, ini adalah hak Indonesia. Sehingga negara lain harus menghormatinya. "Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," pungkasnya.
(kri)
