Banyak Kasus Tak Tuntas, IPW: KPK Butuh Paradigma dan Pemimpin Baru
A
A
A
JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah memiliki 20 kandidat yang berintegritas tinggi. Selanjutnya, akan disaring 10 nama yang kemudian akan dipilih presiden dan disetujui DPR.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengapresisasi kerja keras Pansel Capim KPK. Menurutnya, selama ini banyak masalah serius yang belum tersentuh KPK.
(Baca juga: Pengamat Sebut Pansel KPK Berintegritas, Mereka Bekerja Independen)
Diakui Neta, KPK hanya asyik operasi tangkap tangan (OTT) yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal fungsi pencegahan KPK sangat strategis untuk menekan wabah korupsi. Di sisi lain, dugaan korupsi di sektor pertambangan tidak pernah disentuh KPK.
"Padahal, di sektor ini harta negara banyak dikeruk orang-orang tak bertanggung jawab. Ke depan KPK harus tampil dengan paradigma baru dengan pimpinan baru yang berkomitmen," kata Neta melalui siaran pers, Sabtu (31/8/2019).
"IPW sendiri mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang ada juga dicoret," sambungnya.
(Baca juga: Kritik ke Pansel KPK yang Loloskan Capim Polri Dinilai Tak Tepat)
Neta mengungkapkan, ada empat alasan kenapa petahana harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode. Kedua, petahana tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi "polisi India dan polisi Taliban".
"Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP. Status WDP bagi lembaga antirasua adalah sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasua itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi," ucapnya.
"Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana. Jika sudah demikian untuk apa dipertahankan lagi oleh Pansel," tegas Neta.
Menurutnya, hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 nama dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak. Memang kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim.
Atas terpilihnya 20 orang ini, Kata Neta, capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur-figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan. Dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih presiden lima figur yang dua di antaranya nantinya adalah polisi.
"Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK, serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara "polisi India dan polisi Taliban".
Solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis KPK, seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal," jelasnya.
Dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini sambung Neta, KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi benar benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
"Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini," ungkap Neta.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengapresisasi kerja keras Pansel Capim KPK. Menurutnya, selama ini banyak masalah serius yang belum tersentuh KPK.
(Baca juga: Pengamat Sebut Pansel KPK Berintegritas, Mereka Bekerja Independen)
Diakui Neta, KPK hanya asyik operasi tangkap tangan (OTT) yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal fungsi pencegahan KPK sangat strategis untuk menekan wabah korupsi. Di sisi lain, dugaan korupsi di sektor pertambangan tidak pernah disentuh KPK.
"Padahal, di sektor ini harta negara banyak dikeruk orang-orang tak bertanggung jawab. Ke depan KPK harus tampil dengan paradigma baru dengan pimpinan baru yang berkomitmen," kata Neta melalui siaran pers, Sabtu (31/8/2019).
"IPW sendiri mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang ada juga dicoret," sambungnya.
(Baca juga: Kritik ke Pansel KPK yang Loloskan Capim Polri Dinilai Tak Tepat)
Neta mengungkapkan, ada empat alasan kenapa petahana harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode. Kedua, petahana tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi "polisi India dan polisi Taliban".
"Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP. Status WDP bagi lembaga antirasua adalah sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasua itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi," ucapnya.
"Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana. Jika sudah demikian untuk apa dipertahankan lagi oleh Pansel," tegas Neta.
Menurutnya, hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 nama dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak. Memang kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim.
Atas terpilihnya 20 orang ini, Kata Neta, capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur-figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan. Dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih presiden lima figur yang dua di antaranya nantinya adalah polisi.
"Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK, serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara "polisi India dan polisi Taliban".
Solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis KPK, seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal," jelasnya.
Dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini sambung Neta, KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi benar benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
"Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini," ungkap Neta.
(maf)