Pengamat: Pansel KPK Berintegritas, Mereka Bekerja Independen
Pengamat: Pansel KPK Berintegritas, Mereka Bekerja Independen
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum Karel Susetyo meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya pemilihan Capim KPK kepada Pansel. Sejauh ini, pansel sudah bekerja dengan maksimal. "Saya kira Pansel sudah independet karena mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas yang sudah teruji," Kata Karel saat dihubungi, Jumat (30/8).
Menurut Karel, sudah saatnya semua aktivis anti korupsi justru mendukung kerja Pansel dan melindungi Pansel dari intervensi yang bisa mempengaruhi. "Apa yang mereka lakukan sudah sangat maksimal, jangan-jangan yang menuduh ke Pansel adalah orang-orang yang tak suka akan kemajuan pemberantasan korupsi kita saat ini," Tegas Karel.
Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan dengan menyebarkan surat terbuka yang menolak hasil kerja Capim KPK, oknum Wadah Pegawai (WP) KPK and the gank (Koalisi Kawal Capim KPK) dianggap menggunakan cara-cara komunis dan hal itu tidak bisa ditolelir.
“Oknum WP KPK and the gank telah menggunakan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK,” kata Neta kepada wartawan, Jumat (30/8).
Neta mengungkap, pada (29/8) ada sejumlah oknum WP KPK melakukan pertemuan dengan LSM (NGO) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan membawa bawa keberadaan pegawai KPK.
Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak salah satu Capim KPK dengan aksi di depan Gedung KPK.
Jika hal ini dibiarkan, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.
“Oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain main politik,” tekan Neta.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasraibu mengecam orang-orang yang melakukan Surat Terbuka atas nama Wadah Pegai KPK. Masinton meminta agar KPK harus diselamatkan dari monopoli kelompok yang mengatasnamakan WP KPK, lantaran lembaga anti rasuah itu milik seluruh rakyat Indonesia.
Masinton menegaskan, kelompok inilah yang selama ini menjadi biang kerok merusak KPK. “Sejatinya kelompok ini sedang berpolitik menggunakan sentimen publik tentang pemberantasan korupsi untuk mempertahankan monopoli mereka di KPK,” jelas Masinton.
Menurut Karel, sudah saatnya semua aktivis anti korupsi justru mendukung kerja Pansel dan melindungi Pansel dari intervensi yang bisa mempengaruhi. "Apa yang mereka lakukan sudah sangat maksimal, jangan-jangan yang menuduh ke Pansel adalah orang-orang yang tak suka akan kemajuan pemberantasan korupsi kita saat ini," Tegas Karel.
Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan dengan menyebarkan surat terbuka yang menolak hasil kerja Capim KPK, oknum Wadah Pegawai (WP) KPK and the gank (Koalisi Kawal Capim KPK) dianggap menggunakan cara-cara komunis dan hal itu tidak bisa ditolelir.
“Oknum WP KPK and the gank telah menggunakan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK,” kata Neta kepada wartawan, Jumat (30/8).
Neta mengungkap, pada (29/8) ada sejumlah oknum WP KPK melakukan pertemuan dengan LSM (NGO) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan membawa bawa keberadaan pegawai KPK.
Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak salah satu Capim KPK dengan aksi di depan Gedung KPK.
Jika hal ini dibiarkan, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.
“Oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain main politik,” tekan Neta.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasraibu mengecam orang-orang yang melakukan Surat Terbuka atas nama Wadah Pegai KPK. Masinton meminta agar KPK harus diselamatkan dari monopoli kelompok yang mengatasnamakan WP KPK, lantaran lembaga anti rasuah itu milik seluruh rakyat Indonesia.
Masinton menegaskan, kelompok inilah yang selama ini menjadi biang kerok merusak KPK. “Sejatinya kelompok ini sedang berpolitik menggunakan sentimen publik tentang pemberantasan korupsi untuk mempertahankan monopoli mereka di KPK,” jelas Masinton.
(pur)
Explore More