Busyro Muqoddas Sebut Pansel KPK Meragukan
Rabu, 28 Agustus 2019 - 20:51 WIB
Busyro Muqoddas Sebut Pansel KPK Meragukan
A
A
A
JAKARTA - Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas menilai panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK meragukan dalam proses penyeleksian. Menurutnya, pansel capim KPK belum terlihat akomodatif.
"Belum akomodatif, belum menghargai dan ini menunjukkan Pansel KPK itu komitmennya pada tanggung jawab untuk memilih 10 pimpinan KPK itu yang diajukan ke DPR itu masih banyak yang meragukan," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Dalam keraguan itu, kata Busyro, masih ada harapan bagi pansel untul memilih capim KPK sebelum diserahkan ke Presiden nantinya. "Sekaligus mengharap ada harapanlah kepada mereka, harapan sangat tinggi kuncinya terakhir pada Presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK meloloskan 20 peserta seleksi Capim KPK hasil uji profile assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Dua puluh peserta yang lolos seleksi itu terdiri dari berbagai unsur yakni, 4 anggota Polri, 2 orang dari KPK, 4 jaksa dan pensiunan jaksa, 1 auditor BPK. Kemudian, 1 PNS Kemenkeu, 1 PNS Seskab, 3 dosen, 1 advokat, 1 penasehat Menteri Pedesaan (Mendes), 1 hakim, dan 1 pegawai BUMN.
"Belum akomodatif, belum menghargai dan ini menunjukkan Pansel KPK itu komitmennya pada tanggung jawab untuk memilih 10 pimpinan KPK itu yang diajukan ke DPR itu masih banyak yang meragukan," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Dalam keraguan itu, kata Busyro, masih ada harapan bagi pansel untul memilih capim KPK sebelum diserahkan ke Presiden nantinya. "Sekaligus mengharap ada harapanlah kepada mereka, harapan sangat tinggi kuncinya terakhir pada Presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK meloloskan 20 peserta seleksi Capim KPK hasil uji profile assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Dua puluh peserta yang lolos seleksi itu terdiri dari berbagai unsur yakni, 4 anggota Polri, 2 orang dari KPK, 4 jaksa dan pensiunan jaksa, 1 auditor BPK. Kemudian, 1 PNS Kemenkeu, 1 PNS Seskab, 3 dosen, 1 advokat, 1 penasehat Menteri Pedesaan (Mendes), 1 hakim, dan 1 pegawai BUMN.
(cip)
