Karding-Lukman Tak Masuk DPP PKB, Jazil Sebut Partai Butuh Penyegaran
Rabu, 28 Agustus 2019 - 16:33 WIB
Karding-Lukman Tak Masuk DPP PKB, Jazil Sebut Partai Butuh Penyegaran
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2014-2019 tidak masuk lagi dalam daftar kepengurusan Periode 2019-2024 yang telah diumumkan, belum lama ini.Di antaranya mantan sekretaris jenderal (sekjen) Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, tidak masuknya dua nama tersebut merupakan hal biasa dalam sebuah partai sebagai upaya penyegaran kepengurusan.
”Itu kan biasa saja, toh namanya partai kan ada penyegaran yang itu biasa saja. Putusan semuanya mengacu kepada putusan muktamar, tidak ada yang dilanggar,” ujar Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Mengenai adanya anggapan tidak masuknya dua nama tersebut lantaran keduanya sering mengkritik dan berbeda pandangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jazil mengatakan itu cuma isu.
”Itu isu saja. Tidak ada. Ini kan organisasi, bukan personal-personal,” urainya.
Jazil mengatakan dalam mengangkat kader menjadi pengurus, Ketua Umum memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. ”Tapi sejauh ini kan kader itu kan banyak, masak semuanya mau jadi pengurus. Ya bersabarlah untuk tidak jadi pengurus. Nanti jadi pengurus lagi, itu kan biasa. Itu rolling-rolling (perputaran) biasa,” kata anggota Komisi III DPR ini.
Mengenai adanya permintaan persetujuan bagi pengurus bahwa kalau kinerjanya kurang baik harus siap dinonaktifkan, Jazil membenarkan itu sudah menjadi mandat dari muktamar.
”Keputusan muktamar, pengurus itu bisa diganti, diisi, diangkat kapan pun sesuai kebutuhan partai dan siapa pun,” ucapnya.
Menurut Jazil, semua anggota PKB, baik simpatisan, kader, atau mantan pengurus harus tunduk keputusan muktamar.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, tidak masuknya dua nama tersebut merupakan hal biasa dalam sebuah partai sebagai upaya penyegaran kepengurusan.
”Itu kan biasa saja, toh namanya partai kan ada penyegaran yang itu biasa saja. Putusan semuanya mengacu kepada putusan muktamar, tidak ada yang dilanggar,” ujar Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Mengenai adanya anggapan tidak masuknya dua nama tersebut lantaran keduanya sering mengkritik dan berbeda pandangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jazil mengatakan itu cuma isu.
”Itu isu saja. Tidak ada. Ini kan organisasi, bukan personal-personal,” urainya.
Jazil mengatakan dalam mengangkat kader menjadi pengurus, Ketua Umum memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. ”Tapi sejauh ini kan kader itu kan banyak, masak semuanya mau jadi pengurus. Ya bersabarlah untuk tidak jadi pengurus. Nanti jadi pengurus lagi, itu kan biasa. Itu rolling-rolling (perputaran) biasa,” kata anggota Komisi III DPR ini.
Mengenai adanya permintaan persetujuan bagi pengurus bahwa kalau kinerjanya kurang baik harus siap dinonaktifkan, Jazil membenarkan itu sudah menjadi mandat dari muktamar.
”Keputusan muktamar, pengurus itu bisa diganti, diisi, diangkat kapan pun sesuai kebutuhan partai dan siapa pun,” ucapnya.
Menurut Jazil, semua anggota PKB, baik simpatisan, kader, atau mantan pengurus harus tunduk keputusan muktamar.
(dam)
