Swasta Disarankan Tidak Bangun Kantor Pemerintahan Ibu Kota Baru

JAKARTA - Rencana pemerintah melibatkan pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur di Ibu Kota baru menuai polemik dari banyak pihak karena dikhawatirkan pihak swasta dapat mengganggu kemandirian pemerintah. Sementara, kesiapan anggaran pemerintah juga dipertanyakan karena alokasi APBN hanya sekitar 30%.

Peneliti Pembangunan Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengakui bahwa infrastruktur sosial ekonomi dan juga pemerintahan menjadi tantangan yang cukup berat. Mulai dari jalan, drainase, air bersih dan kantor-kantor kementerian yang merupakan tim presiden perlu dibangun dan itu semua butuh waktu.

Sementara, target pemerintah adalah 2024 infrastruktur bisa rampung. Hal itu memungkinkan selama direncanakan secara matang tetapi apakah dana pemerintah mencukupi sementara pemerintah juga masih menghitung.

“Sejauh mana dana disiapkan sehingga direalisasikan dalam tiga tahun sudah dibangun, kalau menurut saya butuh 5-7 tahun,” ujar Syarif saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Soal keterlibatan swasta dalam pembangunan, Syarif berpandangan bahwa keterlibatan swasta dimungkinkan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota baru.

“Itu kan tergantung ya, bisa dengan PPP, public private partnership. Salah satu yang bisa ditempuh soal pembiayaan,” jelas Syarif.

Namun, kata Syarif, keterlibatan swasta itu perlu diseleksi karena orientasi swasta dan pemerintah berbeda. Swasta berorientasi pada keuntungan (profit oriented) sementara pemerintah pada pelayanan publik (public service oriented). Jadi sebaiknya pihak swasta hanya membangun sarana umum dan bukan kantor pemerintahan.

“Perlu diseleksi dengan baik swasta di bagian mana akan membangun, misalnya jalan tol, bisa saja. Kecil kemungkinan swasta bangun kantor pemerintahan, transportasi bisa saja MRT, LRT dan transjarta BUMD, bisa saja,” tandasnya.