Waspadai Upaya Asing Pecah Belah Indonesia dan Papua
Waspadai Upaya Asing Pecah Belah Indonesia dan Papua
A
A
A
JAKARTA - Polemik Papua yang memanas belakangan ini, rupanya tidak lepas dari upaya pihak asing yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Setidaknya indikasi itu tampak terjadi di dunia maya."Dari dulu saya sudah memonitor, memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok [asing] yang memperjuangkan kebebasan Papua," kata pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi kepada wartawan, Selasa (27/8) petang.
Tidak hanya di internet, Ismail juga kerap melihat sendiri ada tulisan atau grafiti-grafiti di luar negeri yang bertuliskan 'Free West Papua'.
Di ranah dunia maya yang menjadi fokusnya, Ismail memperhatikan bahwa polemik Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di luar negeri itu.
"Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu. Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan," kata Ismail.
Berdasarkan pengamatannya dengan Drone Emprit, ia menemukan bahwa propaganda dari akun-akun free west Papua ada yang berasal dari Jerman. "Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video," kata Ismail.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib. Seperti dikutip dari Antara, Ridlwan melihat bahwa tagar-tagar yang menyerukan referendum Papua berasal dari luar negeri.
"Terutama akun dari Australia, New Zealand, dan Inggris. Bukan dari Indonesia atau dari dalam Papua," kata Ridlwan seperti dikutip dari Antara.
Menurut Ridlwan, dari mesin Knowledge Engine for Media Analysis (KEA), didapatkan data bahwa tuntutan referendum, foto kekerasan, korban, disebarluaskan dari akun yang IP (Internet Protocol) addressnya di luar Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri, provokasi di Media Sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua.
Tidak heran bila pemerintah ambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Timur Indonesia itu.
Meski bertujuan positif, Ismail Fahmi berpendapat bahwa pemblokiran harus segera dicabut. "Hak harus diberikan," kata Ismail.
Selain itu, ia ingin agar pemerintah lebih intensif melakukan pendekatan mengambil hati masyarakat Papua. "Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama," pungkas Ismail.
Tidak hanya di internet, Ismail juga kerap melihat sendiri ada tulisan atau grafiti-grafiti di luar negeri yang bertuliskan 'Free West Papua'.
Di ranah dunia maya yang menjadi fokusnya, Ismail memperhatikan bahwa polemik Papua yang terjadi beberapa waktu lalu, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di luar negeri itu.
"Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu. Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan," kata Ismail.
Berdasarkan pengamatannya dengan Drone Emprit, ia menemukan bahwa propaganda dari akun-akun free west Papua ada yang berasal dari Jerman. "Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video," kata Ismail.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib. Seperti dikutip dari Antara, Ridlwan melihat bahwa tagar-tagar yang menyerukan referendum Papua berasal dari luar negeri.
"Terutama akun dari Australia, New Zealand, dan Inggris. Bukan dari Indonesia atau dari dalam Papua," kata Ridlwan seperti dikutip dari Antara.
Menurut Ridlwan, dari mesin Knowledge Engine for Media Analysis (KEA), didapatkan data bahwa tuntutan referendum, foto kekerasan, korban, disebarluaskan dari akun yang IP (Internet Protocol) addressnya di luar Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri, provokasi di Media Sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua.
Tidak heran bila pemerintah ambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Timur Indonesia itu.
Meski bertujuan positif, Ismail Fahmi berpendapat bahwa pemblokiran harus segera dicabut. "Hak harus diberikan," kata Ismail.
Selain itu, ia ingin agar pemerintah lebih intensif melakukan pendekatan mengambil hati masyarakat Papua. "Intinya ada jalan lain, bukan pembebasan. Artinya tetap perspektif NKRI untuk kesejahteraan bersama," pungkas Ismail.
(pur)
Explore More