Menteri PUPR: Ibu Kota Baru Ikon Kota Cerdas dan Modern
Selasa, 27 Agustus 2019 - 23:35 WIB
Menteri PUPR: Ibu Kota Baru Ikon Kota Cerdas dan Modern
A
A
A
YOGYAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono mengatakan , ibu kota Indonesia yang baru akan didesain sebagai kota cerdas, modern, dan berstandar internasional sekaligus ikon urban yang merepresentasikan kemajuan bangsa yang unggul. Sebagai tahap awal, pemerintah sedang menyiapkan konsep desain tersebut.
“Dimulai pada tahun ini hingga 2020, pemerintah tengah menyiapkan desain kawasan, konsep tata ruang, tata banguan, dan lingkungan. Kita akan menentukan dimana letak istananya, kantornya, perumahan, dan lokasi komersilnya,” ujar Basuki Hadi Muljono usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru program pascasarjana Fakultas Teknik UGM di Grha Sabha Pramanan, Yogyakarta, Selasa (27/8/2019).
Menurut Basuki, setelah anggaran disetujui, pihaknya akan segera membangun prasarana dasar dalam rangka membuka akses menuju lokasi ibu kota. Selanjutnya akan dibangun waduk untuk pasokan air bersih, sarana transportasi dari kereta api, listrik, serta perumahan dan perkantoran. (Baca juga: Prabowo Dukung Pemindahan Ibu Kota Dengan 4 Catatan)
Pembangunan sarana dasar berupa jalan ini ditargetkan akan dimulai pada pertengahan tahun depan. Apabila sarana dasar ini sudah dibangun diikuti dengan perkantoran dan perumahan maka proses pemindahan sudah bisa dilakukan tahun 2023. “Untuk pemindahannya bertahap. Mulai kantor utama PU dulu, kantor keuangan dan kantor presiden,” paparnya.
Proses pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, dilakukan dengan kajian mendalam agar pemindahan ini tidak menjadi sia-sia. Bahkan pemerintah sudah mengkaji dari pengalaman 78 proses pemindahan ibu kota negara di seluruh dunia. (Baca juga: 300 Ribu Hektare Disiapkan untuk Ibu Kota Baru)
Basuki menjamin proses pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan. Bahkan pihaknya akan menghijaukan kembali daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitar ibu kota baru. Konsepnya A City in The Forest, dimana banyak bekas illegal sawit akan dihutankan lagi.
Sementara itu, pakar pembangunan wilayah UGM Prof Rijanta mengatakan, pemilihan lokasi ibu kota baru, sudah tepat. Ia menilai, dibanding kota-kota lain yang sempat muncul dalam wacana ibu kota baru, kota-kota di Kalimantan Timur dianggap paling siap untuk dikembangkan untuk fungsi yang lebih besar. (Baca juga: Ridwan Kamil Nilai Desain Ibu Kota Baru Banyak Kekurangan)
“Semua ada plus minus, tapi Kalimantan Timur banyak plusnya. Infrastrukturnya siap, bandara sudah ada, lalu dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi alur utama pelayaran skala besar. Jadi dari segi angkutan laut juga strategis sekali,” terangnya.
Di samping itu, dari segi sosial, heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini lebih siap untuk menerima perubahan. “Kota yang sudah familiar dengan mengelola perbedaan bisa menjadi kota yang lebih besar tanpa harus ada banyak masalah dalam prosesnya,” jelasnya. (Baca juga: Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Segera Siapkan Draf RUU)
Soal target pemindahan tahun 2024 juga dirasa cukup masuk akal. Persiapan yang krusial, terletak pada penyiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Sebab untuk konstruksinya tiga sampai empat tahun cukup. “Yang penting legalitasnya dikejar supaya beres dulu,” pungkasnya.
“Dimulai pada tahun ini hingga 2020, pemerintah tengah menyiapkan desain kawasan, konsep tata ruang, tata banguan, dan lingkungan. Kita akan menentukan dimana letak istananya, kantornya, perumahan, dan lokasi komersilnya,” ujar Basuki Hadi Muljono usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru program pascasarjana Fakultas Teknik UGM di Grha Sabha Pramanan, Yogyakarta, Selasa (27/8/2019).
Menurut Basuki, setelah anggaran disetujui, pihaknya akan segera membangun prasarana dasar dalam rangka membuka akses menuju lokasi ibu kota. Selanjutnya akan dibangun waduk untuk pasokan air bersih, sarana transportasi dari kereta api, listrik, serta perumahan dan perkantoran. (Baca juga: Prabowo Dukung Pemindahan Ibu Kota Dengan 4 Catatan)
Pembangunan sarana dasar berupa jalan ini ditargetkan akan dimulai pada pertengahan tahun depan. Apabila sarana dasar ini sudah dibangun diikuti dengan perkantoran dan perumahan maka proses pemindahan sudah bisa dilakukan tahun 2023. “Untuk pemindahannya bertahap. Mulai kantor utama PU dulu, kantor keuangan dan kantor presiden,” paparnya.
Proses pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, dilakukan dengan kajian mendalam agar pemindahan ini tidak menjadi sia-sia. Bahkan pemerintah sudah mengkaji dari pengalaman 78 proses pemindahan ibu kota negara di seluruh dunia. (Baca juga: 300 Ribu Hektare Disiapkan untuk Ibu Kota Baru)
Basuki menjamin proses pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan. Bahkan pihaknya akan menghijaukan kembali daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitar ibu kota baru. Konsepnya A City in The Forest, dimana banyak bekas illegal sawit akan dihutankan lagi.
Sementara itu, pakar pembangunan wilayah UGM Prof Rijanta mengatakan, pemilihan lokasi ibu kota baru, sudah tepat. Ia menilai, dibanding kota-kota lain yang sempat muncul dalam wacana ibu kota baru, kota-kota di Kalimantan Timur dianggap paling siap untuk dikembangkan untuk fungsi yang lebih besar. (Baca juga: Ridwan Kamil Nilai Desain Ibu Kota Baru Banyak Kekurangan)
“Semua ada plus minus, tapi Kalimantan Timur banyak plusnya. Infrastrukturnya siap, bandara sudah ada, lalu dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi alur utama pelayaran skala besar. Jadi dari segi angkutan laut juga strategis sekali,” terangnya.
Di samping itu, dari segi sosial, heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini lebih siap untuk menerima perubahan. “Kota yang sudah familiar dengan mengelola perbedaan bisa menjadi kota yang lebih besar tanpa harus ada banyak masalah dalam prosesnya,” jelasnya. (Baca juga: Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Segera Siapkan Draf RUU)
Soal target pemindahan tahun 2024 juga dirasa cukup masuk akal. Persiapan yang krusial, terletak pada penyiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Sebab untuk konstruksinya tiga sampai empat tahun cukup. “Yang penting legalitasnya dikejar supaya beres dulu,” pungkasnya.
(thm)
