Naskah Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Dibahas Bersama DPR

Selasa, 27 Agustus 2019 - 18:46 WIB
Naskah Kajian Pemindahan...
Naskah Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Dibahas Bersama DPR
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, naskah kajian pemindahan ibu kota negara harus dibahas bersama DPR. Namun, DPR telah menerima surat serta naskah kajian dari Pemerintah, untuk kemudian akan dibahas di komisi-komisi terkait serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Harusnya itu dimulai dari sejarahwan yang ngomong dulu, di DPR itu didalami, temasuk bikin simposium dulu, kajian panggil sejarawan panggil founding fathers," ucap Fahri, Selasa(27/8/2019), di Gedung DPR, Jakarta.

Menyinggung isi naskah akademik setebal 157 halaman dalam format powerpoint itu, dan belum berbentuk naskah akademik atau RUU, Fahri menilai kalau isinya layaknya proposal pengembang. Karena isinya hanya rencana pembangunan.

"Saya baca itu, ya mohon maaf saya baca naskahnya itu naskah power point dan gambar-gambarnya itu banyak yang unik-unik lah masa disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima ini apa kayak pengembang," jelasnya.

Fahri menilai, para pembisik presiden seperti menganggap remeh pemindahan Ibu kota. Dia mencontohkan, pembahasan pemindahan Ibu kota itu layaknya rencana Jokowi menjadikan Esemka sebagai mobil dinas. "Pindahin Ibu kota enggak gampang. Tapi ya surat udah masuk," tegasnya.
(maf)
Berita Terkait
Denny JA Sebut Memindahkan...
Denny JA Sebut Memindahkan Ibu Kota Perlu Pemimpin yang Berani
6 Negara yang Gagal...
6 Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota Negaranya
Ibu Kota Baru Dinilai...
Ibu Kota Baru Dinilai Harus Benar-benar Perhatikan Politik-Ekonomi
Pemuda Sulsel Didorong...
Pemuda Sulsel Didorong Berperan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara
Pemindahan Ibu Kota...
Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa Berakhir Gagal, 3 Negara Ini Merasakannya
Catat! Ini 4 Tahapan...
Catat! Ini 4 Tahapan Pemindahan Ibu Kota Indonesia
Berita Terkini
57% Generasi Produktif...
57% Generasi Produktif di Pemilu 2029, Perindo Dorong Sinergi KPU dan Partai Perkuat Pendidikan Pemilih
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Infografis
26 Miliarder Gagal Cegah...
26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim New York
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved