Naskah Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Dibahas Bersama DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, naskah kajian pemindahan ibu kota negara harus dibahas bersama DPR. Namun, DPR telah menerima surat serta naskah kajian dari Pemerintah, untuk kemudian akan dibahas di komisi-komisi terkait serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Harusnya itu dimulai dari sejarahwan yang ngomong dulu, di DPR itu didalami, temasuk bikin simposium dulu, kajian panggil sejarawan panggil founding fathers," ucap Fahri, Selasa(27/8/2019), di Gedung DPR, Jakarta.

Menyinggung isi naskah akademik setebal 157 halaman dalam format powerpoint itu, dan belum berbentuk naskah akademik atau RUU, Fahri menilai kalau isinya layaknya proposal pengembang. Karena isinya hanya rencana pembangunan.

"Saya baca itu, ya mohon maaf saya baca naskahnya itu naskah power point dan gambar-gambarnya itu banyak yang unik-unik lah masa disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima ini apa kayak pengembang," jelasnya.

Fahri menilai, para pembisik presiden seperti menganggap remeh pemindahan Ibu kota. Dia mencontohkan, pembahasan pemindahan Ibu kota itu layaknya rencana Jokowi menjadikan Esemka sebagai mobil dinas. "Pindahin Ibu kota enggak gampang. Tapi ya surat udah masuk," tegasnya.