Pemindahan Ibu Kota Dorong Pengembangan Wilayah Luar Jawa
Selasa, 27 Agustus 2019 - 18:28 WIB
Pemindahan Ibu Kota Dorong Pengembangan Wilayah Luar Jawa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR asal Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian menilai rencana pemindahan Ibu Kota negara yang akan dilakukan pemerintah paling lambat pada 2024 akan mendorong pengembangan wilayah baru di luar Pulau Jawa.
"Kebijakan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan akan menjadi pendorong pengembangan wilayah baru yang akan menjadi katalis pengembangan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa." ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Dia juga mengatakan keputusan yang diambil presiden merupakan keputusan visioner. Menurutnya, visi pemindahan Ibu Kota negara merupakan respons atas kian berkurangnya daya dukung Jakarta saat ini sebagai Ibu Kota.
"Ini adalah keputusan yang bersifat visioner untuk menanggapi terbatasnya daya dukung Jakarta," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini berharap, komitmen politik pemerintah perlu diikuti dengan skema pembiayaan yang tepat sehingga tidak ada istilah proyek Ibu Kota menjadi mangkrak. Pemerintah harus mengantisipasi secara cermat konsekuensi logis yang muncul dari pemindahan tersebut.
"Masyarakat Kaltim sangat antusias dan akan mempersiapkan diri sehingga bukan hanya smart city yang dibangun, tapi juga smart people. Perencanaan tata ruang dan konstruksi harus mempertimbangkan kearifan lokal Kaltim sebagai paru-paru dunia. Yang jelas pindah Ibu Kota bukan mau memindahkan Jakarta ke Kaltim dengan segala persoalan dan keruwetannya," katanya.
"Kebijakan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan akan menjadi pendorong pengembangan wilayah baru yang akan menjadi katalis pengembangan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa." ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Dia juga mengatakan keputusan yang diambil presiden merupakan keputusan visioner. Menurutnya, visi pemindahan Ibu Kota negara merupakan respons atas kian berkurangnya daya dukung Jakarta saat ini sebagai Ibu Kota.
"Ini adalah keputusan yang bersifat visioner untuk menanggapi terbatasnya daya dukung Jakarta," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini berharap, komitmen politik pemerintah perlu diikuti dengan skema pembiayaan yang tepat sehingga tidak ada istilah proyek Ibu Kota menjadi mangkrak. Pemerintah harus mengantisipasi secara cermat konsekuensi logis yang muncul dari pemindahan tersebut.
"Masyarakat Kaltim sangat antusias dan akan mempersiapkan diri sehingga bukan hanya smart city yang dibangun, tapi juga smart people. Perencanaan tata ruang dan konstruksi harus mempertimbangkan kearifan lokal Kaltim sebagai paru-paru dunia. Yang jelas pindah Ibu Kota bukan mau memindahkan Jakarta ke Kaltim dengan segala persoalan dan keruwetannya," katanya.
(kri)
