300 Ribu Hektare Disiapkan untuk Ibu Kota Baru
300 Ribu Hektare Disiapkan untuk Ibu Kota Baru
A
A
A
SAMARINDA - Setelah mendapat kepastian kawasan ibu kota baru, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud menyebut, telah menyiapkan sedikitnya 300 ribu hektare lahan. Luasan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi keinginan pemerintah pusat.
"Lahan yang sudah kami plot itu sekitar 300 ribu hektare. Jadi tinggal kapan dapat arahan dari Presiden," kata Abdul Gafur, Senin (26/8/2019).
Pihaknya pun sudah siap dengan konsep yang diinginkan pemerintah pusat soal rencana kawasan. Semua tergantung dari arahan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).
"Soal rencana kawasan yang saya tahu, ibu kota itu harus smart, green, beautiful. Kota yang pintar, kota yang hijau dan juga kota yang cantik," ucapnya.
(Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp466 T, Diambil dari APBN dan Kerja Sama Swasta)
Kawasan yang sudah direncanakan saat ini mayoritas masih berupa hutan. Sehingga, upaya pengembangan kawasan sesuai keinginan tersebut bisa terwujud dengan mudah. Kawasan hutan tak perlu dihilangkan, bahkan dipercantik.
"Hutan di sana itu tidak kita hilangkan, tapi diperindah. Jadi betul-betul kita itu adalah suatu negara dengan jantung udara atau oksigen, karena hutan kita yang masih banyak," jelas Gafur.
Soal status lahan, Gafur memastikan, lahan yang dia plot untuk kawasan ibu kota baru merupakan lahan milik negara. Sehingga, proses pembebasan lahan tidak jadi masalah di kemudian hari. Di samping itu, konflik agrarian bisa diminimalisir sejak awal.
"Saya sudah berkorodinasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Semuanya sudah kita siapkan agar masyarakat bisa mengetahui rencana daerahnya ke depan," kata Gafur.
Pemindahan ibu kota ini bagi Gafur, adalah berkah bagi kabupaten yang dipimpinnya. Sebab, akan berdampak bagi pembangunan di sekitar kawasan ibu kota baru.
"Karena ketika ibu kota ini pindah, Indonesia timur ini pasti terbangun. Kita yang awalnya dianaktirikan, dengan pemindahan ibu kota ini saya sangat yakin pembangunan akan melesat. Apalagi kita sudah didukung pengembangan SDM," pungkasnya.
"Lahan yang sudah kami plot itu sekitar 300 ribu hektare. Jadi tinggal kapan dapat arahan dari Presiden," kata Abdul Gafur, Senin (26/8/2019).
Pihaknya pun sudah siap dengan konsep yang diinginkan pemerintah pusat soal rencana kawasan. Semua tergantung dari arahan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).
"Soal rencana kawasan yang saya tahu, ibu kota itu harus smart, green, beautiful. Kota yang pintar, kota yang hijau dan juga kota yang cantik," ucapnya.
(Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp466 T, Diambil dari APBN dan Kerja Sama Swasta)
Kawasan yang sudah direncanakan saat ini mayoritas masih berupa hutan. Sehingga, upaya pengembangan kawasan sesuai keinginan tersebut bisa terwujud dengan mudah. Kawasan hutan tak perlu dihilangkan, bahkan dipercantik.
"Hutan di sana itu tidak kita hilangkan, tapi diperindah. Jadi betul-betul kita itu adalah suatu negara dengan jantung udara atau oksigen, karena hutan kita yang masih banyak," jelas Gafur.
Soal status lahan, Gafur memastikan, lahan yang dia plot untuk kawasan ibu kota baru merupakan lahan milik negara. Sehingga, proses pembebasan lahan tidak jadi masalah di kemudian hari. Di samping itu, konflik agrarian bisa diminimalisir sejak awal.
"Saya sudah berkorodinasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Semuanya sudah kita siapkan agar masyarakat bisa mengetahui rencana daerahnya ke depan," kata Gafur.
Pemindahan ibu kota ini bagi Gafur, adalah berkah bagi kabupaten yang dipimpinnya. Sebab, akan berdampak bagi pembangunan di sekitar kawasan ibu kota baru.
"Karena ketika ibu kota ini pindah, Indonesia timur ini pasti terbangun. Kita yang awalnya dianaktirikan, dengan pemindahan ibu kota ini saya sangat yakin pembangunan akan melesat. Apalagi kita sudah didukung pengembangan SDM," pungkasnya.
(maf)
Explore More