Jokowi: Pembuatan Undang-undang Masih Bertele-tele
Senin, 26 Agustus 2019 - 14:24 WIB
Jokowi: Pembuatan Undang-undang Masih Bertele-tele
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembuatan sebuah Undang-undang sejak zaman orde baru hingga sekarang masih bertele-tele. Pria yang akrab disapa Jokowi ini ingin pembuatan sebuah Undang-undang bisa lebih cepat.
"Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman orde baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang-undang itu masih bertele-tele kita ini, mohon maaf. Saya merasakan," ujar Presiden Jokowi dalam orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Misalnya, kata dia, membuat daftar inventaris masalah (DIM) terlebih dahulu. "Kemudian pembahasan dua kali masa sidang," ujar mantan wali kota Solo itu.
Lalu, lanjut dia, ada kunjungan kerja (Kunker) dan studi banding ke daerah atau ke luar negeri. "Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Dia juga menyinggung masalah penganggaran dalam pembuatan sebuah Undang-undang itu. "Dimulai dengan nota keuangan yang kita bacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran, step-stepnya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandangan fraksi-fraksi," ujarnya.
Maka itu, pembuatan sebuah Undang-undang itu dianggap terlalu bertele-tele. "Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tampak mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang-undang, sehingga akan semakin detail dan semakin baik," katanya.
"Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita, yang buat kita sendiri ko, kenapa kita enggak merubah yang cepat," tambahnya.
"Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman orde baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang-undang itu masih bertele-tele kita ini, mohon maaf. Saya merasakan," ujar Presiden Jokowi dalam orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Misalnya, kata dia, membuat daftar inventaris masalah (DIM) terlebih dahulu. "Kemudian pembahasan dua kali masa sidang," ujar mantan wali kota Solo itu.
Lalu, lanjut dia, ada kunjungan kerja (Kunker) dan studi banding ke daerah atau ke luar negeri. "Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Dia juga menyinggung masalah penganggaran dalam pembuatan sebuah Undang-undang itu. "Dimulai dengan nota keuangan yang kita bacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran, step-stepnya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandangan fraksi-fraksi," ujarnya.
Maka itu, pembuatan sebuah Undang-undang itu dianggap terlalu bertele-tele. "Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tampak mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang-undang, sehingga akan semakin detail dan semakin baik," katanya.
"Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita, yang buat kita sendiri ko, kenapa kita enggak merubah yang cepat," tambahnya.
(pur)
