Pindah Ibu Kota, LIPI Minta Bangunan Bersejarah di Jakarta Tak Disewakan

JAKARTA - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam berharap pemerintah mempertahankan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Sebab, Istana Presiden punya nilai historis yang tinggi dan tidak patut untuk disewakan.

"Istana Presiden bersifat historis itu akan tetap, tidak akan disewakan," ujar Asvi dalam talkshow akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah', di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Asvi mengatakan, pemerintah wajib membangun kompleks istana di Ibu Kota baru. Dengan catatan, di wilayah tersebut belum dibangun Kompleks Istana Kepresidenan. "Kita di Indonesia ini punya beberapa istana di Bogor serta Cipanas, Jawa Barat juga Tampaksiring. Nah, kalau kita pindah tentu akan dibangun istana di tempat yang akan menjadi Ibu Kota baru," jelasnya.

Selain itu, gedung pemerintahan lain seperti kompleks parlemen yang memiliki nilai historis tinggi juga harus turut dipertahankan. Sebab Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta bisa dijadikan sebagai museum parlemen.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan Kalimantan Timur disebut bakal menjadi wilayah Ibu Kota baru. Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun.

Sofyan menilai luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200.000-300.000 hektare (ha).

Pembangunan tahap pertama akan memakan setidaknya 3.000 hektare lahan. Tanah ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas publik lainnya.