Ibu Kota Dipindah, Gedung DPR Tetap di Jakarta
Selasa, 20 Agustus 2019 - 18:20 WIB
Ibu Kota Dipindah, Gedung DPR Tetap di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mengaku sudah melihat desain perencanaan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Dalam desain yang dilihatnya, kantor pemerintahan ikut pindah ke Kalimantan. Sementara Gedung MPR/DPR kemungkinan tetap di Jakarta.
"Tadi pagi saya baca itu sudah ada perencanaan 2023, (desain-red) kantor pemerintahan sudah ada di sana, mungkin DPR tetap di sini (Jakarta-red), kan tidak masalah," ujar Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Jika demikian, dipastikan model rapat antara pemerintah dan DPR setelah ibu kota dipindah tidak seperti sekarang. Sebab, kantor pemerintahan berada di Pulau Kalimantan, sedangkan DPR tetap di Jakarta.
"Mungkin nanti rapat itu dilihat urgensinya apa," kata politikus Partai Golkar ini.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota itu tidak mudah tetapi harus matang dan dilakukan secara bertahap."Kemudian juga tidak pernah bisa semudah membalik tangan harus bertahap," lanjutnya.
Dia mengharapkan desain kantor pemerintahan ibu kota baru nanti meniru Brazil."Di Brazil itu satu jalan protokol itu kanan kiri kantor pemerintahan, saya sudah kasih kepada ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)," ujarnya.
"Jalan protokol itu jalan utama kantor pemerintahan di Brazil itu sebelah kanan kantor kementerian agama, di kiri kantor kementerian keuangan, kanan pertanian, itu enak, begitu orang turun, orang cari kantor mudah, enggak seperti di sini," tambahnya.
Dalam desain yang dilihatnya, kantor pemerintahan ikut pindah ke Kalimantan. Sementara Gedung MPR/DPR kemungkinan tetap di Jakarta.
"Tadi pagi saya baca itu sudah ada perencanaan 2023, (desain-red) kantor pemerintahan sudah ada di sana, mungkin DPR tetap di sini (Jakarta-red), kan tidak masalah," ujar Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Jika demikian, dipastikan model rapat antara pemerintah dan DPR setelah ibu kota dipindah tidak seperti sekarang. Sebab, kantor pemerintahan berada di Pulau Kalimantan, sedangkan DPR tetap di Jakarta.
"Mungkin nanti rapat itu dilihat urgensinya apa," kata politikus Partai Golkar ini.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota itu tidak mudah tetapi harus matang dan dilakukan secara bertahap."Kemudian juga tidak pernah bisa semudah membalik tangan harus bertahap," lanjutnya.
Dia mengharapkan desain kantor pemerintahan ibu kota baru nanti meniru Brazil."Di Brazil itu satu jalan protokol itu kanan kiri kantor pemerintahan, saya sudah kasih kepada ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)," ujarnya.
"Jalan protokol itu jalan utama kantor pemerintahan di Brazil itu sebelah kanan kantor kementerian agama, di kiri kantor kementerian keuangan, kanan pertanian, itu enak, begitu orang turun, orang cari kantor mudah, enggak seperti di sini," tambahnya.
(dam)
