Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan

Senin, 19 Agustus 2019 - 20:51 WIB
Penipuan Marak, UU Perlindungan...
Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan
A A A
JAKARTA - Dunia digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Hal ini semakin memudahkan banyak orang untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk di antaranya bertransaksi online. Sayangnya, semua kemudahan tersebut harus menuai risiko. Salah satunya penyalahgunaan data pribadi.

Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi kian marak. Berbagai modus pun dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima laporan adanya 5.000 kasus terkait penyalahgunaan data pribadi.

Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan


Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Litbang SINDO Media. Berdasarkan hasil survei, tercatat 45% masyarakat pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Contoh kasus praktik penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dialami adalah penggunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online.


Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan


Kasus ini pernah dialami oleh Bangkit, pria asal Majalengka. Nama dan data-data pribadi bangkit dicatut untuk pengajuan kredit bank. Padahal ia sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut. “Saya yakin semua data saya telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan


Tak hanya itu kasus yang terjadi. Data pribadi juga kerap disalahgunakan sebagai target penawaran atau penjualan produk. Bahkan data-data tersebut juga dipakai untuk melancarkan aksi pelecehan.

Atas kejadian tersebut, masyarakat mengaku khawatir dan melakukan langah-langkah preventif agar tidak terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Tidak membagikan informasi pribadi secara sembarang serta bersikap protektif dengan password adalah beberapa langkah yang dilakukan.

Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan


Pemerintah tampaknya juga tidak tinggal diam dengan masalah ini. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Masyarakat pun mendesak agar payung hukum terkait Perlindungan Data Pribadi segera disahkan demi kenyamaan dan keamanan masyarakat. (TikaVidya/Litbang SINDO Media)

*Pemenang akan dihubungi oleh tim
(poe)
Berita Terkait
Kemendagri Permudah...
Kemendagri Permudah Transgender Dapatkan e-KTP
TKSK Gresik Bantu Dispendukcapil...
TKSK Gresik Bantu Dispendukcapil Rampungkan Perekaman e-KTP ODGJ dan Disabilitas
Jemput Bola, Pemkot...
Jemput Bola, Pemkot Jaksel Sasar Perekaman e-KTP di Sekolah
20 Tahun Dianggap Sebagai...
20 Tahun Dianggap Sebagai Warga Liar, Kini Warga Kebun Sayur Miliki KTP dan KK
Khilafatul Muslimin...
Khilafatul Muslimin Bikin NIW Pengganti e-KTP, Kemendagri: Perlu Ditindak Tegas
Sangat Mudah Miliki...
Sangat Mudah Miliki e-KTP Digital, Yuk Simak Syarat dan Cara Membuatnya
Berita Terkini
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Infografis
Angka Kemiskinan Indonesia...
Angka Kemiskinan Indonesia Turun, Ekonom Ragukan Data BPS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved