Jokowi Janji Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Minim APBN
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 16:25 WIB
Jokowi Janji Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Minim APBN
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan niatnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan. Bahkan, saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jokowi secara langsung meminta izin kepada anggota DPR, MPR, dan DPD untuk memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
”Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Selanjutnya, saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR, Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan Ibu Kota. Kali ini, Jokowi menyebutkan skema anggaran yang akan digunakan.
Dikatakan Jokowi, dukungan pendanaan bagi pemindahan Ibu Kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. ”Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” katanya.
Pemindahan Ibu Kota, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini, semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.
Dalam belanja negara 2020, menurut Jokowi, juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Salah satunya dengan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
”Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” paparnya.
Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
”Ibu Kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” urainya.
”Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Selanjutnya, saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR, Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan Ibu Kota. Kali ini, Jokowi menyebutkan skema anggaran yang akan digunakan.
Dikatakan Jokowi, dukungan pendanaan bagi pemindahan Ibu Kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. ”Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” katanya.
Pemindahan Ibu Kota, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini, semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.
Dalam belanja negara 2020, menurut Jokowi, juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Salah satunya dengan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
”Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” paparnya.
Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
”Ibu Kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” urainya.
(kri)
