Sempat Jadi Tersangka, Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama
Sempat Jadi Tersangka, Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menerima Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menetapkan Hadi sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang atas keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) Rp 5,7 triliun pada 1999.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu menilai bahwa status hukum Hadi Poernomo sudah jelas. "Bukan. Begini, dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Udah selesai," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta , Kamis (15/8/2019).
Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa gelar Hadi Poernomo diusulkan oleh BPK. Dia mengatakan usulan tersebut juga disertai dengan pertimbangan hukum. "Oh dari BPK dengan pertimbangan hukum lengkap," tuturnya.
Jimly mengungkapkan bahwa semua calon penerima sudah diperiksa secara detail. Termasuk kasus-kasus hukumnya. Menurutnya memang ada penerima yang berkasus hukum tapi sudah ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA).
"Maka sampai detik ini semua yang diberikan gelar ini, penghargaan ini tidak ada masalah hukum. Nah, dewan harus memperlakukan sama. Misalnya mantan ketua lembaga negara, ya kita harus perlakukan sama. Kalau dia tidak ada masalah hukum, maka kita berikan penghargaan," ungkapnya.
Dia jug memastikan jika suatu hari ternyata ada masalah hukum maka sangat mungkin dilakukan evaluasi ulang dan pencabutan. "Tentu tidak sulit untuk dievaluasi ulang dan bisa dicabut. Tidak ada masalah," ujarnya.
Hadi Poernomo sendiri menilai bahwa penghargaan yang diperolehnya merupakan suatu berkah. Dia pun mengungkapkan akan terus berjuang melawan korupsi. "Tentu berkahnya ya. Dan kita akan tetap berjuang bagaimana memberantas korupsi dengan sistemik. Insya Allah kita akan wujudkan ya walaupun dengan cara apapun kita akan berikan masukan," pungkasnya.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu menilai bahwa status hukum Hadi Poernomo sudah jelas. "Bukan. Begini, dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Udah selesai," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta , Kamis (15/8/2019).
Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa gelar Hadi Poernomo diusulkan oleh BPK. Dia mengatakan usulan tersebut juga disertai dengan pertimbangan hukum. "Oh dari BPK dengan pertimbangan hukum lengkap," tuturnya.
Jimly mengungkapkan bahwa semua calon penerima sudah diperiksa secara detail. Termasuk kasus-kasus hukumnya. Menurutnya memang ada penerima yang berkasus hukum tapi sudah ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA).
"Maka sampai detik ini semua yang diberikan gelar ini, penghargaan ini tidak ada masalah hukum. Nah, dewan harus memperlakukan sama. Misalnya mantan ketua lembaga negara, ya kita harus perlakukan sama. Kalau dia tidak ada masalah hukum, maka kita berikan penghargaan," ungkapnya.
Dia jug memastikan jika suatu hari ternyata ada masalah hukum maka sangat mungkin dilakukan evaluasi ulang dan pencabutan. "Tentu tidak sulit untuk dievaluasi ulang dan bisa dicabut. Tidak ada masalah," ujarnya.
Hadi Poernomo sendiri menilai bahwa penghargaan yang diperolehnya merupakan suatu berkah. Dia pun mengungkapkan akan terus berjuang melawan korupsi. "Tentu berkahnya ya. Dan kita akan tetap berjuang bagaimana memberantas korupsi dengan sistemik. Insya Allah kita akan wujudkan ya walaupun dengan cara apapun kita akan berikan masukan," pungkasnya.
(pur)
Explore More