Pimpinan DPD Diharapkan Bisa Mendukung Nawacita Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Lembaga DPD dinilai butuh figur pemimpin yang mampu mengejawantahkan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya dengan begitu, percepatan pembangunan di daerah diyakini bisa segera diwujudkan.
Pengamat Kebijakan Sosial dan Publik dari Universitas Padjajaran Didin Muhafidin menilai, DPD memerlukan pemimpin yang berpengalaman di kancah daerah dan nasional, sehingga dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat.
Pemimpin DPD itu nanti kata Didin, juga harus punya hubungan baik dengan partai politik. "Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah," kata Didin, Rabu (14/8/2019).
"Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR, tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elit di pemerintahan ataupun di DPR," sambungnya.
Dia melihat, fungsi DPD saat ini masih belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal DPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
"Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia," ujar Dewan Penasehat Forum Rektor Indonesia itu.
Rektor Universitas Al Ghifari Bandung ini menilai, negara bisa bebas dari kemiskinan jika DPD diberdayakan dengan maksimal. Pasalnya, DPD sangat mengetahui kondisi di setiap daerah.
"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," ujar Dewan Penasihat KADIN Jawa Barat itu.
Pengamat Kebijakan Sosial dan Publik dari Universitas Padjajaran Didin Muhafidin menilai, DPD memerlukan pemimpin yang berpengalaman di kancah daerah dan nasional, sehingga dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat.
Pemimpin DPD itu nanti kata Didin, juga harus punya hubungan baik dengan partai politik. "Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah," kata Didin, Rabu (14/8/2019).
"Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR, tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elit di pemerintahan ataupun di DPR," sambungnya.
Dia melihat, fungsi DPD saat ini masih belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal DPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
"Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia," ujar Dewan Penasehat Forum Rektor Indonesia itu.
Rektor Universitas Al Ghifari Bandung ini menilai, negara bisa bebas dari kemiskinan jika DPD diberdayakan dengan maksimal. Pasalnya, DPD sangat mengetahui kondisi di setiap daerah.
"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," ujar Dewan Penasihat KADIN Jawa Barat itu.
(maf)