Jokowi: DPD RI Harus Kembangkan Cara Kerja Inovatif
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 22:29 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo menilai DPD RI harus terus mengembangkan cara kerja yang inovatif. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menilai DPD RI harus terus mengembangkan cara kerja yang inovatif. DPD RI dinilai perlu ikut mendorong pemerintah daerah untuk bertransformasi, bekerja dengan cara-cara baru.
“Melakukan terobosan smart shortcut, sehingga mampu memberikan pelayanan yang inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," katanya saat hari ulang tahun (HUT) DPD ke-17, Jumat (1/2/2021).
Menurut dia, harapan dan ekspektasi masyarakat di seluruh penjuru tanah air saat ini semakin tinggi. "Ini membutuhkan respons kelembagaan yang cepat. Apalagi saat ini kita menghadapi masalah pandemi yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja," tuturnya.
Baca juga: Singgung Amendemen UUD 1945, La Nyalla Ingin DPD Diperkuat
Jokowi mengatakan pandemi mengajarkan bahwa diperlukan cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat dan juga memiliki dampak sangat luas. Dia menambahkan situasi extraordinary ini mengharuskan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan bisa bekerja secara responsif, adaptif dan fleksibel.
"Tapi tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balance dan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkapnya.
“Melakukan terobosan smart shortcut, sehingga mampu memberikan pelayanan yang inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," katanya saat hari ulang tahun (HUT) DPD ke-17, Jumat (1/2/2021).
Menurut dia, harapan dan ekspektasi masyarakat di seluruh penjuru tanah air saat ini semakin tinggi. "Ini membutuhkan respons kelembagaan yang cepat. Apalagi saat ini kita menghadapi masalah pandemi yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja," tuturnya.
Baca juga: Singgung Amendemen UUD 1945, La Nyalla Ingin DPD Diperkuat
Jokowi mengatakan pandemi mengajarkan bahwa diperlukan cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat dan juga memiliki dampak sangat luas. Dia menambahkan situasi extraordinary ini mengharuskan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan bisa bekerja secara responsif, adaptif dan fleksibel.
"Tapi tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balance dan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkapnya.
(rca)
Lihat Juga :
