Demokrat Gabung Pemerintah, Politikus PDIP: Sudah Sangat Terlambat
Selasa, 13 Agustus 2019 - 08:36 WIB
Demokrat Gabung Pemerintah, Politikus PDIP: Sudah Sangat Terlambat
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Keputusan partai yang dipimpin Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menguat bertepatan dengan 40 hari wafatnya Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira menganggap keinginan kader-kader partai berlambang mercy bergabung dengan pemerintahan yang akan dilantik itu bisa diartikan bahwa marwah Demokrat memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf.
"Namun seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi SINDOnews, Selasa (13/8/2019).
(Baca juga: Demokrat Putuskan Gabung Pemerintah Jokowi-Ma'ruf)
Selain itu, Andreas tak menampik jika pernyataan kader Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diharapkan ada 'power sharing' dalam kabinet.
"Soal yang kedua, tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca kemenangan dan mengelola dukungan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," pungkasnya.
Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira menganggap keinginan kader-kader partai berlambang mercy bergabung dengan pemerintahan yang akan dilantik itu bisa diartikan bahwa marwah Demokrat memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf.
"Namun seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi SINDOnews, Selasa (13/8/2019).
(Baca juga: Demokrat Putuskan Gabung Pemerintah Jokowi-Ma'ruf)
Selain itu, Andreas tak menampik jika pernyataan kader Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diharapkan ada 'power sharing' dalam kabinet.
"Soal yang kedua, tentu Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca kemenangan dan mengelola dukungan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," pungkasnya.
(kri)
