Dinilai Tak Etis, Permintaan Mega ke Jokowi Soal Jatah Menteri
Senin, 12 Agustus 2019 - 12:37 WIB
Dinilai Tak Etis, Permintaan Mega ke Jokowi Soal Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Permintaan Megawati Soekarnoputri agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak dinilai tidak etis.
Dinilai tidak etis karena permintaan itu disampaikan Megawati secara terbuka dalam Kongres V PDIP yang dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa tokoh lain. (Baca juga: Megawati Minta ke Jokowi, PDIP Diberi Kursi Menteri Terbanyak )
Analisis Politik dan Direktur IndoStrategi, Arif Nurul Imam mengatakan, permintaan Megawati yang terang-terangan di muka publik dan di hadapan Jokowi dalam kongres V PDIP di Bali tentu memberikan pertunjuk bahwa PDIP juga berharap konsesi politik yang besar.
"Ini memang kurang etis, karena disampaikan secara terbuka," ujar Arif kepada SINDOnews, Senin (12/8/2019).
Namun, kata dia, permintaan Megawati itu juga memberi pelajaran bagi publik bahwa sejatinya parpol dan tokoh politik tidak akan lepas dari upaya mengejar kekuasaan.
"Meski kerap mendaku langkah politiknya karena pertimbangan ideal," ujarnya.
Dia pun menilai parpol pendukung Jokowi mulai menampakan wajah politik aslinya. Jargon mendukung tanpa syarat dinilai hanya jargon.
"Pasca pilpres, parpol pendukung Jokowi mulai menunjukkan pragmatismenya dengan meminta konsesi politik berupa jabatan-jabatan strategis, terutama kursi menteri," katanya.
Dinilai tidak etis karena permintaan itu disampaikan Megawati secara terbuka dalam Kongres V PDIP yang dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa tokoh lain. (Baca juga: Megawati Minta ke Jokowi, PDIP Diberi Kursi Menteri Terbanyak )
Analisis Politik dan Direktur IndoStrategi, Arif Nurul Imam mengatakan, permintaan Megawati yang terang-terangan di muka publik dan di hadapan Jokowi dalam kongres V PDIP di Bali tentu memberikan pertunjuk bahwa PDIP juga berharap konsesi politik yang besar.
"Ini memang kurang etis, karena disampaikan secara terbuka," ujar Arif kepada SINDOnews, Senin (12/8/2019).
Namun, kata dia, permintaan Megawati itu juga memberi pelajaran bagi publik bahwa sejatinya parpol dan tokoh politik tidak akan lepas dari upaya mengejar kekuasaan.
"Meski kerap mendaku langkah politiknya karena pertimbangan ideal," ujarnya.
Dia pun menilai parpol pendukung Jokowi mulai menampakan wajah politik aslinya. Jargon mendukung tanpa syarat dinilai hanya jargon.
"Pasca pilpres, parpol pendukung Jokowi mulai menunjukkan pragmatismenya dengan meminta konsesi politik berupa jabatan-jabatan strategis, terutama kursi menteri," katanya.
(dam)
