ASEAN Gelar Pertemuan Lintas Sektoral Bahas Penanganan Radikalisme

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggelar pertemuan membahas tentang kerja sama lintas sektoral untuk menangani radikalisme dan kekerasan.

Pertemuan itu bertajuk The 2nd ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar Meetings to Develop the Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti pertemuan pertama ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar di Bali, pada 4-5 April 2019 lalu, Pertemuan lintas sektoral negara-negara ASEAN itu digelar di Hotel Shangrila, Surabaya pada Rabu-Kamis 7-8 Agustus 2019.

BNPT dan Bareskrim Polri yang bertindak sebagai voluntary lead shepherd dalam Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Transnasional di Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC).

Deputi III Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampikan bahwa hal-hal utama yang disampaikan pada pertemuan tersebut antara lain review hasil pertemuan pertama dari ASEAN PoA PCRVE yang dilaksanakan di Bali lalu dan hasil pertemuan dari Civil Society Organisation (CSO) Consultation of the ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, 2-3 Juli 2019 lalu.

“Perlu ada pembahasan masukan dari SOMTC perwakilan negara anggota ASEAN dan Badan-Badan Sektoral/Organ/Entitas ASEAN yang relevan terhadap Draft Bali Work Plan serta pembahasan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi work plan tersebut,” ujar Andhika Chrisnayudhanto, dalam sambutannya mewakili Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di acara tersebut, Kamis 8 Agustus 2019.

Andhika mengatakan, digelarnya pertemuan tersebut diharapkan dapat disahkan di Pertemuan Tingkat Menteri AMMTC ke-13, yang akan berlangsung di Thailand, pada November 2019 mendatang.

“Implementasi hasil pertemuan ini dapat menjadi acuan bersama bagi negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama yang lebih erat lagi dalam mencegah dan melawan kebangkitan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujarnya.

Sebelumnya ditempat yang sama pada Senin-Selasa 5-6 Agustus 2019, SOMTC Indonesia selaku Chair of Working Group on Counter Terrorism bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat menyelenggarakan ASEAN-US Workshop on Developing National Action Plans on Countering Violent Extremism atau Lokakarya ASEAN-AS tentang Pengembangan Rencana Aksi Nasional Negara-Negara ASEAN dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.

Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya untuk mendorong negara-negara ASEAN dalam menyusun Rencana Aksi Nasional mengenai penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (violent extremism).

Dia menjelaskan workshop tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk saling bertukar pengalaman dan good practices melalui berbagai pendekatan di tingkat global, regional dan nasional terkait upaya-upaya dalam mencegah dan melawan radikalisasi serta ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Hal-hal yang perlu ditekankan dalam pertemuan ini, yaitu pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, serta perlunya meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi terhadap orang-orang yang terlibat ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar Andhika.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang tutut hadir pada acara tersebut menyampaikan mendukung adanya pertemuan tersebut sebagai upaya untuk mendukung upaya BNPT dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Penganggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.

“Tidak hanya itu, adanya pertemuan ini kami rasa juga sangat pentingnuntuk meningkatkan keterlibatan para kaum perempuan dan generasi muda dalam upaya penganggulangan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar Emil Dardak.