Jika Gerindra Masuk Pemerintah, Fadli Zon Pastikan Tetap Vokal
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra masih belum memutuskan arah politik partai di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jika memutuskan bergabung, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon memastikan, bahwa ia akan tetap vokal mengkritik kebijakan pemerintah.
"Kalau saya akan menyuarakan kepentingan rakyat, konstituen saya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Fadli menegaskan, sebagai Anggota DPR tidak akan terpengaruh dengan bergabung atau tidaknya ke pemerintah. Karena, sudah pasti akan bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan konstituennya. Karena itu yang diperintahkan konstitusi.
"Ya kalau saya bekerja kalau sebagai DPR, ya. Sesuai kepentingan rakyat, suara konsituen. Ya itu perintahnya konstitusi," ujarnya.
Soal isu bahwa pendekatan PDIP ke Gerindra untuk Pemilu 2024, menurut Fadli, hal itu masih jauh dan belum sampai ke situ. Yang jelas, pekerjaan pemerintah periode 2019-2024 ini akan berat. Karena ada tayangan global, di mana ada tren war antara Amerika dan China. Sementata, ekonomi Indonesia sangat banyak bergantung pada China.
"Saya kira kita akan sangat terpukul oleh tren war ini, sehingga Pemerintah harus betul-betul detail dan dalam dalam mengambil kebijakan, supaya tidak salah arah," ucap Wakil Ketua DPR itu.
Namun demikian Fadli menambahkan, karena Jokowi sudah memasuki periode kedua maka Jokowi tidak lagi membahas langkah politik di 2024. Namun, orang-orang pasti akan bicara tenyang siapa calon presiden di 2024 mendatang.
"Setelah dua tahun pemerintah dalam keadaan normal misalnya itu pasti orang akan bicara tentang siapa calon 2024 gitu. Jadi sudah orang baru," tandasnya.
"Kalau saya akan menyuarakan kepentingan rakyat, konstituen saya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Fadli menegaskan, sebagai Anggota DPR tidak akan terpengaruh dengan bergabung atau tidaknya ke pemerintah. Karena, sudah pasti akan bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan konstituennya. Karena itu yang diperintahkan konstitusi.
"Ya kalau saya bekerja kalau sebagai DPR, ya. Sesuai kepentingan rakyat, suara konsituen. Ya itu perintahnya konstitusi," ujarnya.
Soal isu bahwa pendekatan PDIP ke Gerindra untuk Pemilu 2024, menurut Fadli, hal itu masih jauh dan belum sampai ke situ. Yang jelas, pekerjaan pemerintah periode 2019-2024 ini akan berat. Karena ada tayangan global, di mana ada tren war antara Amerika dan China. Sementata, ekonomi Indonesia sangat banyak bergantung pada China.
"Saya kira kita akan sangat terpukul oleh tren war ini, sehingga Pemerintah harus betul-betul detail dan dalam dalam mengambil kebijakan, supaya tidak salah arah," ucap Wakil Ketua DPR itu.
Namun demikian Fadli menambahkan, karena Jokowi sudah memasuki periode kedua maka Jokowi tidak lagi membahas langkah politik di 2024. Namun, orang-orang pasti akan bicara tenyang siapa calon presiden di 2024 mendatang.
"Setelah dua tahun pemerintah dalam keadaan normal misalnya itu pasti orang akan bicara tentang siapa calon 2024 gitu. Jadi sudah orang baru," tandasnya.
(maf)